Jadi Tersangka Suap Meikarta, Iwa Karniwa Percaya Proses Hukum

Sekda Jabar, Iwa Karniwa, tersangka kasus dugaan suap proyek Meikarta.
Sumber :
  • Adi Suparman

VIVA – Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, menyatakan siap menaati proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), setelah penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus suap proyek Meikarta senilai Rp1 miliar.

Pembelaan Dedi Mulyadi usai Sebut 'Rakyat Sama Serakahnya dengan Pejabat'

“Atas penetapan status tersangka kepada saya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, saya menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang berjalan,” ujar Iwa dalam keterangannya, Rabu 31 Juli 2019.

Iwa juga memastikan akan bersikap kooperatif terhadap KPK dalam mengungkap kasus tersebut. Dia menegaskan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam upaya memberantas korupsi.

BMKG: Lima Gempa Terjadi di Jabar dalam Sehari

“Saya akan menaati, mengikuti serta bersikap kooperatif sebagai bentuk tanggung jawab saya untuk turut membantu KPK dalam upaya pemberantasan korupsi,” katanya.

Iwa menambahkan, penetapan status tersangka dari KPK menjadi peluang untuk mendapat keadilan di proses hukum. “Saya menghormati penetapan ini sebagai proses memperoleh keadilan dan kebenaran di mata hukum,” tuturnya.

Dikritik soal Lapangan Kerja, Dedi Mulyadi Singgung Matematika Dasar Warga Jabar Lemah

KPK telah menetapkan Iwa Karniwa sebagai tersangka kasus suap terkait perizinan proyek pembangunan Meikarta. Iwa menjadi tersangka dalam perkara dugaan suap terkait dengan Pembahasan Substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Bekasi Tahun 2017.

Praktik suap itu terungkap berawal saat Iwa Karniwa diduga meminta Rp1 miliar dalam proses perizinan proyek Meikarta. Pengembang proyek dikatakan hanya memberi Rp900 juta kepada Iwa melalui anggota DPRD Kabupaten Bekasi dan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Waras Wasisto.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara (tengah)

Gercep, DPRD Jabar yang Pertama ke Kemendagri Buat Evaluasi Tunjangan Rumah

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, MQ Iswara, menyambangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk berkonsultasi terkait evaluasi tunjangan perumahan anggota dewan.

img_title
VIVA.co.id
11 September 2025