Tiga Hal Krusial dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Iskan Qolba Lubis, menjelaskan tiga hal krusial terkait RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Di antaranya soal adanya usulan kalimat frasa 'kekerasan' diganti dengan 'kejahatan'.

Tersandung Kasus Pelecehan Seksual, Moon Taeil Keciduk Mabuk Hingga Goda Perempuan

"Jadi kejahatan seksual. Supaya sesuai norma kitab undang-undang hukum pidana," kata Iskan di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 26 Agustus 2019.

Ia melanjutkan juga akan diatur pidana dalam RUU PKS ini. Tapi pidananya hanya memperkuat saja, bukan hal yang utama.

Minta Disdik Bertindak, KPK: Pemalsuan Dokumen PPDB Masuk Kategori Pidana

"Sebagian menginginkan supaya ini didalami lagi dengan Komisi III. Jangan sampai kita membuat norma yang bertentangan dengan induknya. Induknya itu kan KUHP," kata Iskan.

Ketiga, soal jenis pidananya dianggap masih banyak multitafsir. Persoalan ini akan dibahas besok dengan mengundang pakar pidana.

Ketua Bawaslu Ungkap Sulitnya Berantas Politik Uang dalam Pilkada Seiring Tren Pelanggaran

"Kita berharap besok akan mengundang pakar pidana yang pro dan kontra," kata Iskan.

Ia mengusahakan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual akan selesai pada periode ini. Karena itu besok akan melakukan rapat dengan pendapat dengan panja pemerintah.

"Ya kita kebut," kata Iskan.

Berikut jenis kekerasan seksual terdiri dari draf RUU PKS:

1. Pelecehan seksual;
2. Eksploitasi seksual;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan aborsi;
5. Perkosaan;
6. Pemaksaan perkawinan;
7. Pemaksaan pelacuran;
8. Perbudakan seksual; dan/atau
9. Penyiksaan seksual.

(ase)

Rapper Sean Diddy Combs

Kabar Terkini P Diddy dalam Kasus Perdagangan Seks, Begini Nasibnya Sekarang

Salah satu pengacara yang menangani kasus Sean "Diddy" Combs, Anthony Ricco, secara resmi mengajukan permohonan untuk mundur dari tim pembela.

img_title
VIVA.co.id
23 Februari 2025