Pemicu Amarah Massa Nahdlatul Wathan yang Tolak TGB
- Satria Zulfikar
VIVA – Massa Nahdlatul Wathan (NW) versi Anjani menilai keributan NW lantaran sikap provokatif dari Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Mereka menggelar aksi mengecam Yasonna di Kantor Kemenkum HAM NTB, di Mataram, Jumat, 20 September 2019.
Ratusan massa mengecam sikap Menkumham mengeluarkan SK nomor AHU-0000810.AH.01.08 tahun 2019 pada 10 September 2019. SK tersebut memuat nama Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) sebagai Ketua Umum Dewan Tanfiziyah (Ketua Umum PBNW) yang sah.
Massa menilai NW yang sah versi mereka dengan Ketua Umum Raden Tuan Guru Bajang Atsani, karena telah berkekuatan hukum sesuai putusan Mahkamah Agung pada 2016.
Ketua Pemuda NW NTB M Zainul Pahmi, mengatakan NW versi Anjani telah dizolimi Menkumham dengan keluarnya SK tersebut. Padahal sebelumnya, NW yang dipimpin TGB Zainul Majdi telah dibatalkan sebagai badan hukum oleh Kemenkumham sendiri melalui Nomor: AHU-26.AH.01.08 tahun 2016, yang menindaklanjuti putusan MA.
"Sebenarnya hasil MA itu, NW yang didirikan Maulana Syaikh yang sudah berbadan hukum sejak 1960, di bawah pimpinan Hj Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid sudah disahkan oleh Kemenkumham sendiri," katanya.
Pahmi menjelaskan, permasalahan di tubuh Ormas Islam terbesar di NTB itu sudah selesai sejak Muktamar ke-10 hingga 14, karena persoalan hukum mulai dari PTUN, MA hingga Kemenkumham telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.
"Tapi ujuk-ujuk oknum Kemenkumham mengeluarkan SK kepengurusan NW kepada yang tidak ada sangkut pautnya dengan legalitas NW. Ini yang kami sesalkan dan kami tidak akan biarkan kezoliman ini berlangsung. Kami akan lawan," kecam Pahmi.
Sekretaris Wilayah Pemuda NW, Muhammad Fihiruddin, bahkan mengancam kondisi NTB akan seperti Papua jika konflik ini terus dibiarkan Menkumham.
"Jangan salahkan kami kalau NTB ini akan seperti Papua, kalau harga diri dan martabat NW diinjak-injak dan diobok-obok Kemenkumham yang hanya mementingkan materi. Sekarang ini seolah keadilan tergantung besar tidaknya 'koper' yang dimiliki. Berhentihlah rusak dan provokasi NW ini wahai Yasona Laoly," ujarnya.
Demo Berujung Penjarahan, NasDem Usul Pemerintah Usut Dugaan Makar
Fraksi Partai NasDem DPR RI usul pemerintah membentuk tim investigasi independen guna mengusut dugaan makar imbas aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu
