Jokowi Siap Bertemu dengan Kelompok Pro-Referendum Papua

Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan para tokoh Papua di Istana Negara Jakarta, 10 September 2019. Jokowi hari ini menyatakan siap bertemu dengan kelompok pro-referendum Papua.
Sumber :
  • VIVAnews/Agus Rahmat

VIVAnews - Presiden Jokowi menegaskan siap bertemu dengan siapa saja dalam menyesaikan masalah Papua, termasuk dengan kelompok pro-referendum Papua. Ada dua kelompok yang disarankan bisa bertemu presiden, yakni ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat).

Sedih Dengar Cerita Masyarakat Papua Kekurangan Air Bersih, Shandy Purnamasari Langsung Bergerak

"Ya nggak ada masalah bertemu saja. Dengan siapa pun akan saya temui kalau memang ingin bertemu," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin 30 September 2019.

Usulan ketemu kelompok-kelompok yang pro terhadap kemerdekaan di Papua, sempat diusulkan oleh perwakilan pejabat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua dan Papua Barat, saat bertemu Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Pengawasan Ekspor Bahan Baku Dinilai Perlu Diperketat Demi Berhasilnya Hilirisasi Nasional

Setidaknya ada beberapa usulan mereka dalam mengatasi masalah Papua dan Papua Barat. Hal itu disampaikan ke Moeldoko dan meminta untuk diteruskan ke Presiden Jokowi.

Permintaan agar Jokowi membangun dialog dengan ULMWP dan KNPB disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Maybrat, Papua Barat, Ferdinando Solossa, pada Selasa 24 September 2019 di Kantor KSP di Bina Graha, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Susunan Acara Bocor, Letjen Tandyo Budi Revita Bakal Dilantik Jadi Wakil Panglima TNI

“Khususnya yang dipandang memiliki ideologi yang konfrontatif atau berseberangan seperti ULMWP (The United Liberation Movement for West Papua) dan KNPB (Komite Nasional Papua Barat),” kata Ferdinando saat membacakan.

Mereka berharap agar penyelesaian masalah Papua dan Papua Barat seperti pemerintah menyelesaikan GAM di Aceh. Di mana ada negara ketiga sebagai pihak yang netral. Mereka menginginkan model penyelesaian dialog.

Masyarakat adat wilayah Tanah Tabi geruduk kantor Gubernur Papua

GKI Sebut Pj Gubernur Papua Diduga Intervensi PSU, Bawaslu Mau Telusuri

Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja merespons dugaan intervensi yang dilakukan ASN dan Polri di PSU Papua

img_title
VIVA.co.id
12 Agustus 2025