Pengawasan Ekspor Bahan Baku Dinilai Perlu Diperketat Demi Berhasilnya Hilirisasi Nasional

Pakar Hukum Henry Indraguna
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Jakarta, VIVA Pakar Hukum Henry Indraguna angkat bicara soal macetnya program hilirisasi nasional. Menurutnya, kegagalan itu terjadi lantaran lemahnya regulasi dan minimnya pembatasan ekspor bahan baku strategis.

BI Catat Nilai Transaksi Business Matching Ekspor oleh UMKM di Gelaran KKI 2025 Tembus Rp168,3 Miliar

"Namun hingga saat ini, lemahnya regulasi dan kurangnya pembatasan ekspor bahan baku menyebabkan hilirisasi gagal mencapai tujuan maksimalnya," kata Henry, Sabtu, 9 Agustus 2025.

Guru Besar Unissula Semarang itu menilai DPR RI punya peran strategis untuk membenahi masalah ini. Mulai dari fungsi legislasi, pengawasan, hingga anggaran, semuanya bisa diarahkan untuk memastikan ketersediaan bahan baku di dalam negeri.

Anak Usaha MDLA Mulai Ekspor Alkes ke Luar Negeri, Targetkan Pasar ASEAN

Menurut Penasehat Ahli Balitbang DPP Partai Golkar itu, kondisi saat ini justru membuat industri hilir dalam negeri kelimpungan karena bahan baku diserap pasar luar negeri.

“Oleh karena itu, DPR RI perlu mengambil langkah nyata dalam mendorong pembentukan regulasi yang melindungi ketersediaan bahan baku dalam negeri dan mengawal pelaksanaan program hilirisasi secara konstitusional dan sistematis," kata dia.

IHSG Sesi I Menguat 37 Poin, 3 Emiten Sektor Bahan Baku Berjaya

Henry mengingatkan, Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 jelas menyebut kekayaan alam harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Ia juga menyoroti UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba yang sebenarnya sudah mengatur kewajiban pengolahan di dalam negeri dan sanksi bagi pelanggar. Sayangnya, aturan itu hanya berlaku untuk sektor pertambangan.

"Sedangkan komoditas lain seperti arang, kakao, atau rotan masih bebas di ekspor tanpa dilakukan upaya pengolahan. Dengan fakta ini terjadi kekosongan hukum yang harus segera ditutup," ujarnya.

Henry berharap pemerintah segera bertindak cepat, mengevaluasi ketergantungan impor, dan memberi keberpihakan penuh kepada pelaku industri dalam negeri.

“Saatnya pemerintah menunjukkan keberpihakkan pada industri dalam negeri,” ujarnya lagi.

Peserta pelatihan wirausaha UMKM Waskita Karya di Rumah BUMN Yogyakarta.

Bantu UMKM Naik Kelas, Waskita Karya Dorong Penciptaan Lapangan Kerja

Ratusan pelaku UMKM diajarkan strategi membangun merek dagang (branding) dan mengemas produk (packaging) yang menarik, supaya bisa dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

img_title
VIVA.co.id
12 Agustus 2025