VIDEO: Pendapat Ahli Hukum Internasional soal Kewarganegaraan Eks ISIS

VIVA – Pemerintah memutuskan untuk tidak memulangkan 600-an warga negara Indonesia yang menjadi pengikut kelompok militan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Suriah, sebagaimana dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud Md. Pemerintah khawatir mereka akan mengganggu keamanan nasional kalau pulang ke Tanah Air.

Guru besar hukum internasional pada Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, berpendapat bahwa kewarganegaraan 600-an warga Indonesia yang bergabung dengan ISIS itu otomatis hilang. Dalam Undang-Undang tentang Kewarganegaraan disebutkan, seorang warga negara Indonesia akan hilang kewarganegaraannya manakala dia bergabung dengan “dinas tentara asing”.

Istilah itu, katanya, tidak harus mengacu pada dinas tentara asing sebuah negara. Indonesia, dan banyak negara lain, memang tidak mengakui ISIS sebagai sebuah negara dan, karena itu, WNI yang bergabung dengannya otomatis kewarganegaraannya gugur.

ISIS juga masuk dalam kategori yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Kewarganegaraan itu, sebab organisasi itu terkategori pemberontak, yakni pemberontak terhadap pemerintahan yang sah di Suriah dan Irak. (ren)

>

Trump Tandatangani Penghapusan Sanksi AS ke Suriah

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menandatangani perintah eksekutif pada Senin, 30 Juni 2025, untuk mengakhiri program sanksi AS terhadap Suriah.

VIVA.co.id

1 Juli 2025