Haedar Nashir Minta Pemerintah Tegas Tangani ABK WNI yang Dilarung
- ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
VIVAnews - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir berkomentar mengenai pelarungan tiga anak buah kapal (ABK) asal Indonesia di kapal berbendera China. Haedar mendesak pemerintah dan DPR mengambil langkah tegas terhadap insiden pelarungan 3 WNI tersebut.
“Rakyat berharap pemerintah tegas dalam melindungi jiwa warga negaranya di manapun berada. Lebih-lebih WNI itu tengah mengadu nasib di negeri orang dengan bertaruh nyawa," ujar Haedar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu 9 Mei 2020.
"Jangan sampai muncul pandangan publik selama ini, tenaga asing di negeri kita dimanjakan bagaikan raja, sedangkan tenaga kerja Indonesia di negeri orang sengsara laksana budak. Ini masalah serius. Bukan soal opini negatif atau positif tetapi menyangkut harga nyawa warga negara yang wajib dilindungi sepenuhnya oleh negara. Ini lebih tinggi nilainya dari urusan ekonomi dan investasi,” tegas Haedar.
Haedar juga meminta kepada Kementerian Tenaga Kerja harus mengambil langkah tegas, jelas, dan berani melindungi TKI di luar negeri. Selain memihak sepenuhnya terhadap tenaga kerja di dalam negeri agar mereka sejahtera di rumahnya sendiri melebihi tenaga kerja asing.
Haedar meminta pemerintah khususnya Kementerian Tenaga Kerja jangan lagi setengah hati dan hanya mempertimbangkan devisa. Haedar berharap pemerintah berani tegas menindak praktik calo dan mafia yang jelas-jelas mengorbankan TKI.
“Cegah program-program yang kelihatannya untuk kepentingan TKI di dalam maupun luar negeri, tetapi senyatanya hanya untuk memanfaatkan anggaran kementerian. Hentikan ambisi mendatangkan tenaga kerja asing yang bermasalah dan menjadi keberatan banyak pihak, ketika tenaga kerja sendiri bergumul nasib pahit," kata Haedar.
"Masalah ketenagakerjaan itu sangat berat dan kompleks, sehingga memerlukan kebijakan yang terfokus dan serius dengan menyediakan lapangan kerja yang layak dan bermartabat untuk kesejahteraan rakyat,” kata Haedar.
Haedar menyebut saat ini adalah saatnya pemerintah Indonesia dan DPR merumuskan kebijakan nasional yang komprehensif mengenai TKI dengan implementasi kewajiban konstitusional melindungi seluruh warga negara Indonesia.
Haedar menegaskan para pejabat negara diuji komitmen dan kemampuannya dalam menghadapi kasus-kasus yang menyangkut hajat hidup rakyat seperti ini. Para petinggi negeri harus benar-benar memiliki political-will yang menyangkut nasib rakyat daripada mementingkan legasi-legasi kekuasaan, politik, ekonomi, dan kepentingan fisik belaka.
