Jokowi Minta Proses Penyaluran BLT Desa Disederhanakan

VIVA – Penyaluran sejumlah bantuan pemerintah pusat untuk masyarakat terdampak wabah virus corona (Covid-19) masih ada yang menemui kendala. Seperti bantuan langsung tunai (BLT) Desa, yang diambil dari program Dana Desa.

Begitu juga program bantuan sosial (bansos) tunai, yang masih belum terealisasi dengan baik. BLT Desa tercatat baru tersalurkan sebesar 15 persen. Sementara bansos tunai baru 25 persen.

"Terkait dengan penyaluran bansos tunai, paket sembako, BLT desa, sekali lagi saya minta prosesnya dipercepat, prosesnya disederhanakan," kata Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas secara virtual, Senin 18 Mei 2020.

Baca juga: Jokowi: Belum Ada Kebijakan Pelonggaran PSBB

Atas keterlambatan ini, menurut presiden kedua menteri terkait yakni menteri sosial dan menteri desa, sudah berjanji akan merampungkan pembagian tahap pertama itu. Yakni bisa selesai dalam satu pekan ini.

Bantuan sosial yang disalurkan oleh pemerintah pusat, kendala yang dihadapi saat ini adalah masalah data. Ada perbedaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kementerian Sosial dan yang ada di daerah.

"Kalau masih ada masalah pada data yang belum sinkron antara DTKS dan non-DTKS segera diselesaikan. Beri fleksibilitas pada daerah," kata Jokowi.

Dia menginginkan, agar masalah data tidak terlalu dicampuri oleh pemerintah pusat. Terkadang di lapangan, datanya berbeda sehingga bantuan tidak tepat sasaran. Ada masyarakat yang mampu tapi masuk dalam data, sementara yang paling membutuhkan tidak terdata. Maka Jokowi meminta, agar daerah diberi keleluasaan mengenai ini.

"Terutama pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan sehingga akan memudahkan. Tetapi tentu saja tetap akuntabilitas harus dijaga," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Simak juga: VIVAnews Pantau Corona

PPATK Ungkap Ada Dana Bansos Rp 2,1 Triliun Mengendap di Rekening Dormant Lebih dari 3 Tahun

Selain itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membeberkan bahwa terdapat lebih dari 1 juta rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana.

VIVA.co.id

30 Juli 2025