Diminta Istana untuk Redam Demo Buruh, Said Iqbal: Itu Hoax
- VIVA/Kenny Putra
VIVA – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, membantah isu yang beredar terkait dirinya diminta oleh Presiden Jokowi untuk meredam aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh serikat buruh selama tiga hari ke depan. Aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh serikat buruh merupakan hasil kekecewaan buruh terhadap DPR RI dengan disahkannya RUU Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
Said menjelaskan dia diminta Presiden Jokowi ke Istana negara untuk berbicara secara objektif terkait keinginan para buruh terhadap Undang-undang Cipta kerja.
"Bertemu presiden dianggap untuk meredam isu buruh itu tidak ada, itu hoax. Semua hanya berbicara secara objektif, dan diri sisi buruh kita bangun argumentasi yang 10 hal yang janggal di RUU Cipta Kerja dihapuskan," kata Said, Selasa 6 Oktober 2020.
Said menambahkan meski RUU Cipta Kerja sudah disahkannya, ia berharap agar pasal-pasal yang dianggap kontroversial ditunda penerapan.
"Sekarang sudah disahkan tapi masih ada waktu. Misal pasal-pasal kontroversial itu berlakunya nanti aja, bisa 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi berlakunya dan itu contohnya sudah ada di undang-undang BPJS di ketok palunya di tahun 2011 tapi berlakunya di berlaku 2014," tambah Said.
Baca juga: Menaker Bantah RUU Cipta Kerja Bikin Buruh Rentan PHK
Selain itu, Said juga membantah isu dia bersama Abdul Gani, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), akan diangkat menjadi wakil menteri.
"Tentang pembicaraan wakil menteri itu tidak ada. Itu tidak usah didengarkan. Itu hoax," kata Said. (ren)
Tarif Trump Timbulkan Ancaman PHK, Buruh Dorong Pemerintah Lindungi Kedaulatan Ekonomi RI
Salah satu penyebab utama gelombang PHK tersebut adalah kebijakan pemerintah Indonesia, yang membebaskan bea masuk produk-produk asal Amerika Serikat.
