Mendagri Minta KPUD Segera Simulasi Pencoblosan
- ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
VIVA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta Komisi Pemilihan Umum Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah segera melakukan simulasi pencoblosan. Termasuk juga pengecekan penerapan protokol kesehatan menjelang pelaksanaan pemungutan suara Pilkada Serentak 2020.
"Nah, mudah-mudahan KPUD segera melaksanakan simulasi bersama Forkopimda, sehingga siapa berbuat apa itu betul-betul bisa diketahui oleh para penyelenggara tempat pemungutan suara," kata Tito dalam rapat di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin, 23 November 2020.
Baca juga: Hamdan Zoelva: Mendagri Tak Bisa Berhentikan Kepala Daerah
Tito berharap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sudah bisa mengoordinasikan settingan prosedur pemungutan suara sebelum hari pemungutan suara Pilkada 2020. Seperti cara masuk ke TPS, perlengkapan untuk pemilih, penyelenggara, pengamanan, dan pengawasan.
Selain itu, Tito mengingatkan soal pengaturan waktu yang dinilai membutuhkan peranan dan perhatian khusus dari KPPS. Upaya itu agar proses pemilihan berlangsung aman, tertib, dan menaati protokol kesehatan serta diperhatikan bebas dari kerumunan.
"Termasuk di antaranya yang paling penting sekali yang perlu diketahui kita bersama adalah pengaturan jam. Pengaturan jam, kalau dulu tidak. Semua yang datang, siapa yang datang dilayani, first in first serve. Nah sekarang tidak, itu kalau begitu akan terjadi pengumpulan. Jadi yang kuncinya adalah pada KPPS,” ujar Tito.
Tito juga mengingatkan soal metode pelaksanaan pemungutan suara pada Pilkada 2020 untuk pemilih lanjut usia (lansia) dan komorbid (menderita penyakit bawaan) agar mereka diberikan perlakuan khusus. Seperti difasilitasi dan sebagainya.
"Nah, kemudian untuk yang lansia yang komorbid di tengah pandemi ini karena mereka rentan penularan, kami menyarankan agar mereka oleh para KPPS diberikan perlakuan khusus," tutur Tito. (art)
Bukan Efisiensi Anggaran, Mendagri Ungkap Biang Kerok Naiknya PBB-NJOP di Sejumlah Daerah
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di sejumlah daerah, tidak ada kaitannya dengan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
