Ganjar Minta Pemerintah Berhitung Soal Pembebasan Tes Antigen dan PCR

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Sumber :
  • Teguh Joko Sutrisno/ tvOne.

VIVA - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta kepada pemerintah untuk memperhitungkan dengan matang terkait rencana membebaskan syarat tes antigen maupun tes polymerase chain reaction (PCR) bagi pelaku perjalanan domestik.

Tes antigen dan PCR ke warga. Foto ilustrasi.

Photo :
  • Istimewa

Perlu Mempertimbangkan Kondisi yang Sekarang

Menurutnya, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi yang sekarang, yaitu situasi kasus COVID-19 di daerah-daerah.

"Meski secara nasional sudah menunjukkan penurunan, tapi di beberapa daerah masih belum, termasuk Jawa Tengah. Kalau lihat kemarin DKI, Jawa Barat itu juga penurunannya sudah agak tinggi, Bali juga sudah agak tinggi penuruannya. Mudah-mudahan semuanya akan mengikuti,” kata Ganjar di sela kegiatan vaksinasi dan literasi yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Purwokerto, Selasa, 8 Maret 2022.

Vaksin Booster Terus Dipercepat

Ganjar menambahkan, seluruh komponen mesti siap-siap, vaksin booster juga terus dipercepat di sejumlah daerah.

“Kalau kemudian sudah agak melandai saya kira ketentuan itu baik, tapi semua mesti siap-siap, perhubungannya siap-siap, masyarakat siap-siap. Kalau mereka sudah divaksin lengkap akan jadi insentif buat mereka agar nanti bisa bepergian dengan leluasa,” katanya.

Poin Krusial RUU KUHAP, Jamin Tak Bikin Polisi Powerful hingga Hak Perlindungan Tersangka

Seperti diberitakan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang juga Koordinator Penanganan PPKM Wilayah Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan pemerintah memutuskan untuk membebaskan syarat tes antigen maupun tes PCR bagi pelaku perjalanan domestik.

Pembebasan tes tersebut berlaku untuk semua moda transportasi baik udara, laut, dan darat, yang dibuat dalam masa Indonesia menuju transisi era kehidupan normal.

Ratusan Ribu Rekening Penerima Bansos Terlibat Judi Online Diblokir PPATK

Laporan: Teguh Joko Sutrisno/ tvOne

Komisi III DPR Ungkap Alasan DIM RUU KUHAP Belum Bisa Diakses Publik
Anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah

Pemerintah Tetapkan 219 PSN di 2026, Ada Kartu Kesejahteraan hingga MBG

Pemerintah tetapkan 219 Proyek Strategis Nasional (PSN) ke Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

img_title
VIVA.co.id
22 Juli 2025