Jokowi Minta Prabowo Perbaiki Masalah Anggaran Komcad yang Jadi Temuan BPK

Presiden Jokowi menjadi Inspektur Upacara di HUT TNI ke 77
Sumber :
  • Dok. Istimewa

VIVA Nasional –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tanggapannya terkait adanya temuan BPK di soal penganggaran Komponen Cadangan atau Komcad di Kementerian Pertahanan RI. Mengenai temuan BPK RI itu, Jokowi memerintahkan Menhan Prabowo Subianto beserta menteri-menteri yang lain untuk melakukan perbaikan apabila ada temuan dari BPK RI.

UNICEF Nilai Program Makan Bergizi Gratis Komitmen Pemerintah Indonesia Wujudkan Hak Anak

"Saya sudah perintahkan kepada semua menteri, tidak hanya satu urusan (Komcad) itu saja, karena kemarin juga baru disampaikan kepada saya laporan untuk semester satunya dan temuannya banyak," kata Jokowidi Pameran Indo Defence 2022 Expo & Forum di Jakarta, Rabu.

VIVA Militer: Prajurit Komcad TNI Angkatan Darat 2021

Photo :
  • Youtube Biro Pers Presiden RI
Menlu Sugiono Ungkap Rencana RI-Malaysia Eksplorasi Bersama Blok Ambalat

Temuan BPK itu menurut Jokowi harus segera ditindaklanjuti dan diperbaiki. "Dan itu yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan dan menyampaikan semuanya kepada BPK RI," kata Jokowi 

Sebagaimana diketahui, laporan keuangan Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2021, menemukan adanya sejumlah pengadaan barang senilai Rp531,96 miliar belum masuk ke dalam anggaran 2021.

Roy Suryo Soroti Banyak Kejanggalan di Reuni UGM yang Dihadiri Jokowi: Aneh!

Kemudian lebih dari separuhnya yaitu Rp235,25 miliar digunakan untuk kegiatan pembentukan Komponen Cadangan (Komcad). Menurut Jokowi temuan itu selalu ada dan yang terpenting Kementerian yang terkait harus segera memperbaiki.

"Temuan-temuan seperti itu di kementerian-kementerian selalu ada, yang paling penting prosedur administratif itu bisa dilakukan perbaikan-perbaikan," ujar Jokowi.

Parade prajurit Komponen Cadangan (Komcad) 2021

Photo :
  • Youtube Biro Pers Presiden RI

Seperti diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2022 kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam IHPS itu, secara umum, jumlah kementerian dan lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sudah mencapai 95 persen.

"Untuk kementerian/lembaga 95 persen lebih yang WTP, di atas RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) yang 92 persen," kata Anggota I BPK Nyoman Adhi Suryanyana di Istana Kepresidenan, Selasa.

Ilustrasi lahan tambang.

Dana Pasca Tambang Rp168 M di Bintan Diduga Raib, Aktivis Minta Prabowo Turun Tangan

Aktivis desak Presiden Prabowo usut dugaan korupsi Rp168 miliar di Bintan. Nama Gubernur Kepri Ansar Ahmad disorot. Gerindra dan penegak hukum ikut disindir keras.

img_title
VIVA.co.id
29 Juli 2025