DPR Tak Larang Industri Rokok Elektrik dalam RUU Kesehatan, Cuma Diawasi
- DPR RI
VIVA Nasional - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan ketentuan zat adiktif yang dikategorikan sebagai narkotika dalam draft RUU Kesehatan harus ditentang. Menurut dia, sebenarnya spirit RUU Kesehatan adalah perbaikan pelayanan kesehatan.
DPR RI, kata dia, tidak pernah memasukkan norma atau pasal zat adiktif disetarakan dengan narkotika. Sehingga, lanjut Firman, industri rokok elektrik/Vape tidak perlu khawatir karena pemerintah harus mengawasinya dengan ketat.
“Kami tidak melarang industri dari rokok Vape itu. Tapi yang kami cermati, kami awasi, minta kepada pemerintah melalui BPOM itu dari bahan bakunya. Kalau dibuat murni dari tembakau, kami setuju,” kata Firman di Gedung DPR pada Kamis, 25 Mei 2023.
Ilustrasi vape.
- U-Report
Anggota Fraksi Partai Golkar ini menyebut Indonesia merupakan salah satu penghasil tembakau yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Namun, ia mencatat jangan sampai likuid rokok elektrik disalahgunakan oleh pengedar narkoba untuk merusak generasi bangsa kedepannya.
“Perlu ada regulasi yang mengatur dan mengawasi, karena regulasi dan pengawasan menjadi kewajiban bagi DPR membuat aturannya. Pemerintah sebagai penanggungjawab di pemerintahan, maka harus ada kewajiban untuk mengawasi,” jelas dia.
Sementara Ketua Umum Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI), Aryo Andrianto menjelaskan hanya segelintir saja yang terlibat dalam penggunaan narkoba dari 6 juta user (pengguna) rokok elektrik.
Vape atau rokok elektrik.
- Shamieh Law
Meskipun, kata dia, tindakan tegas polisi soal pencampuran likuid dengan sabu pada Januari 2023 menjadi catatan serius.
“Kita dari asosiasi, seluruh stakeholder kita sangat memperhatikan ini. Kita bikin namanya stop Vape ilegal, termasuk pemberantasan untuk pengaduan nantinya ada yang tentang narkoba, tentang ilegal, tanpa cukai semua kita kita lakukan,” tandasnya.
Pedagang se-DKI Deklarasi Tolak Raperda KTR: Tak Berpihak ke Rakyat Kecil!
Penyusunan Raperda KTR DKI Jakarta yang tengah difinalisasi oleh DPRD DKI Jakarta menuai penolakan dari sejumlah pihak, salah satunya para pedagang se-DKI Jakarta.
