Bawaslu : 1.300 TPS di Indonesia Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono
Sumber :
  • VIVA.co.id/Uki Rama (Malang)

Malang – Anggota Bawaslu RI, Totok Hariyono meninjau langsung pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 3 TPS yang ada di wilayah Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang pada Sabtu, 24 Februari 2024. 

PSU sendiri dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Malang di 3 TPS di wilayah Kecamatan Lowokwaru, yakni, TPS 14 Mojolangu dan TPS 37 Mojolangu serta TPS 48 yang berada di Kelurahan Jatimulyo. 

Totok mengatakan bahwa pelaksanaan PSU untuk menepis dugaan pelanggaran. Sehingga PSU harus dilakukan. Sejauh ini pantauan dia, PSU di 3 TPS di Kota Malang berjalan baik dengan tingkat partisipasi di atas 50 persen. 

"PSU ini untuk mencari kebenaran, jadi harus kita hargai. Justru kalau tak ada PSU maka kebenaran tak akan terungkap. PSU ini untuk menepis dugaan pelanggaran pelanggaran," kata Totok. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara mengatakan pihaknya menjadwalkan untuk pelaksanaan Pemilu lanjutan di 17 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Jakarta Utara pada Minggu 18 Februari 2024.

Photo :
  • VIVA.co.id/Andrew Tito

Totok menjelaskan secara keseluruhan di Indonesia. Tercatat ada lebih dari 2 ribu dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Sedangkan untuk pemungutan suara ulang berpotensi terjadi di 1.300 TPS diseluruh Indonesia. 

"Ada 1.300 TPS berpotensi PSU. Kalau di Jatim ada 69 TPS yang melakukan PSU, tersebar di 14 kabupaten kota," ujar Totok. 

Penyebab banyaknya PSU di berbagai wilayah di Indonesia selain pemilih tidak terdaftar seperti kasus di Kota Malang. Ada pula karena pemilih yang mencoblos di 2 TPS. 

Bawaslu Minta Data Rekam Jejak Pengawas Pemilu Bisa Terstruktur

"Setelah ini (Jika dalam pelaksanaan PSU ini masih ada dugaan pelanggaran) ya di Mahkamah konstitusi kita semua menunggu hasilnya saja," tuturnya. 

KPU Padang Panjang Siap Gelar PSU DPD RI pada 13 Juli 2024
Pimpinan dan Anggota DPR RI Usai Bahas PPN 12 persen dengan Presiden Prabowo

Anggota KPUD dan Ketua Bawaslu Bungo Dilaporkan ke DKPP, DPR Sebut PPN 12% Hanya untuk Barang Mewah

Berita tentang anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bungo Jambi dilaporkan ke DKPP jadi yang terpopuler

img_title
VIVA.co.id
6 Desember 2024