AHY: Tata Kelola Pertanahan Harus Transparan untuk Berikan Kepastian Hukum

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan tiga pesan khusus Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menerima mandat sebagai menteri.

"Ketika saya menerima mandat sebagai menteri ATR, saya menerima tiga mandat dari Bapak Presiden," kata AHY saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Kementerian ATR/BPN 2024 di Jakarta pada Kamis, 7 Maret 2024.

Pertama, lanjut AHY, Jokowi meminta agar penerapan sertifikat tanah elektronik bisa dijalankan lebih masif. Kedua, melakukan revisi peraturan hak atas tanah dalam mendukung melaksanakan carbon trading. Ketiga, mempercepat pendaftaran 120 juta bidang tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis dan lengkap (PTSL).

"Saya meminta ketiga hal itu menjadi prioritas utama dalam rakernas ini," ucap AHY.

Lebih lanjut, AHY menyebut Rakernas Kementerian ATR/BPN tahun 2024 ini sesuai dengan visi-misi Presiden Jokowi, yaitu untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara maju.

"Rakernas tahun ini kita beri tema tata kelola pertanahan dan tata ruang yang modern, berita-berita dan berstandar dunia. Saya memandang tema ini sesuai dengan visi Bapak Presiden untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju," ujar Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Menurut dia, salah satu syarat negara maju adalah tertib administrasi yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

“Tertib administrasi akan memberikan kepastian hukum, termasuk dalam tata kelola pertanahan dan tata ruang sehingga menjadi instrumen keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," imbuhnya.

Tanah Nganggur 2 Tahun Diambil Negara, Menteri Nusron Jelaskan Mekanismenya

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan saat pemerintah menetapkan tanah tersebut tanah terlantar itu sudah sesuai proses dan melalui kehati-hatian, tidak sembarangan.

VIVA.co.id

30 Juli 2025