Soroti Kasus Harvey Moeis Korupsi 271 T, Mahfud: KPK Kurang Greget

Calon Wakil Presiden Nomor Urut 3, Mahfud MD Rapat di Gedung High End, Jakarta Pusat
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta – Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud MD menyoroti kasus korupsi tindak pidana korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022. Ia menilai lembaga antirasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang greget. Padahal, kata dia, tensi politik sudah mulai mereda, namun kasus korupsi mencuat kembali. 

KPK Ungkap Fakta Mencengangkan! Ada Biro Haji Tak Terdaftar Pemerintah Bisa Berangkatkan Jemaah

Maka itu, Mahfud mendorong agar penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar gencar memburu para koruptor saat ini.

"Ini penegak hukum Kejaksaan Agung, KPK yang akhir-akhir ini terasa kurang greget, Polri, masyarakat sipil supaya mulai lagi mau melototi korupsi-korupsi yang sekarang sudah nampak lagi karena politik sudah agak mereda sedikit, lalu korupsi nya sudah mulai tampak lagi," kata Mahfud MD kepada wartawan di Jakarta Pusat, dikutip Kamis, 4 April 2024.

MIND ID Kokohkan Fondasi ESG untuk Hilirisasi dan Masa Depan Berkelanjutan Indonesia

Gedung KPK (Foto Ilustrasi)

Photo :
  • KPK.go.id

"Sekarang mari perbaiki negara ini dengan kembali menegakkan hukum, memburu para penjahat-penjahat terutama para koruptor, sekarang ini menggarung kekayaan negara, menggarung sumber daya alam Kita," sambungnya.

Adik Jusuf Kalla dan 3 Tersangka Kasus Korupsi PLTU Kalbar Belum Ditahan, Polri Beberkan Alasannya

Mahfud pun menyebut suami aktris Sandra Dewi, yaitu Harvey Moeis yang tersandung karus korupsi Timah sebesar 271 triliun. Ia meminta agar aparat penegak hukum memburu seluruh tersangka dan jejaringnya.

"Karena politik sudah agak mereda sedikit lalu korupsinya mulai tampak lagi seperti yang terjadi pada HM, Harvey, dan jaringannya supaya itu diburu. Karena ini negara, masa depan negara ini sangat tergantung juga pada ketegasan kita dalam menegakkan hukum," ucap Mahfud. 

Di sisi lain, Mahfud juga menilai demokrasi di Indonesia pelan-pelan mulai berproses kembali pasca Pemilu 2024. Setelah itu, Mahfud meminta agar seluruh lembaga penegak hukum mulai gencar kembali memburu para koruptor dan jaringan narkoba.

"Nah, sekarang demokrasi kita sedang berproses, mari kita ikuti proses demokrasi ini yang sekarang sedang mulai ditata dan dinilai oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, biar itu berjalan, apapun hasilnya nanti kita tunggu. Tetapi sekarang kita harus mulai sadar lah memburu kembali para koruptor, mengidentifikasi, karena sekarang sudah banyak lho jaringan-jaringan narkoba, korupsi berbagai sumber daya alam, tambang dan sebagainya itu supaya di pelototi kembali," tuturnya. 

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya