Dirjen Bina Keuda Agus Fatoni Ditunjuk Jokowi Jabat Pj Gubernur Sumut

Agus Fatoni.
Sumber :
  • Istimewa

Medan – Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuangan Daerah, Dr Drs H Agus Fatoni MSi, ditunjuk Presiden RI, Joko Widodo sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, menggantikan Hassanudin.

DPR Ingatkan Bobby Nasution, Razia Plat Aceh Bakal Timbulkan Ketegangan

Sedangkan, Hassanudin ditunjuk untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk mengganti Pj Gubernur NTB sebelumnya, Gita Ariadi. Sementara, Agus Fatoni sebelumnya menjabat sebagai Pj Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel).

"Sudah ditunjuk Pak Presiden, beliau adalah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Pak Agus Fatoni, yang akan menggantikan Pak Hasanudin," sebut Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setdaprov Sumut, Harianto Butarbutar, Sabtu 22 Juni 2024.

Polemik Pelat Bobby Nasution, Anggota DPR: Untuk Tingkatkan Pendapatan Daerah

Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni

Photo :
  • Istimewa

Untuk pelantikan, Agus Fatoni akan dilantik sebagai Pj Gubernur Sumut oleh Mendagri Tito Karnavian, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Senin sore, 24 Juni 2024.

Bobby Sebut Sejumlah Daerah Sudah Terapkan Aturan Ubah Pelat: Giliran Sumut Kok Heboh!

"Pak Sekdaprov Sumut dan Forkopimda lainnya di Sumut diundang untuk menghadiri pelantikan tersebut," kata Harianto.

Disinggung soal apa penyebab sehingga Pj Gubernur Sumut Hassanudin harus diganti?, Harianto mengatakan sepenuhnya wewenang Pemerintah Pusat.

Pj Gubernur Sumut, Hassanudin.(B.S.Putra/VIVA)

Photo :
  • VIVA.co.id/B.S. Putra (Medan)

"Penunjukan Pak Agus Fatoni sesuai Keppres," tutur Harianto.

Harianto mengatakan pergantian tersebut dipastikan sudah melalui kajian dan pertimbangan yang matang. 

"Sehingga seluruh elemen masyarakat Sumut diharapkan terus mendukung jalannya pemerintahan di Sumut," kata Harianto.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi

Transfer ke Daerah Dipangkas, Dedy Mulyadi Bakal Taruh ASN yang Tak Produktif Jadi TU di Sekolah

Dedi mengaku dirinya telah meminta Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) untuk melakukan kajian pada pegawai-pegawai di tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Jawa Barat.

img_title
VIVA.co.id
5 Oktober 2025