TKD Dikurangi, Komisi II Khawatir Pembangunan di Daerah Mangkrak
- VIVA.co.id/Yeni Lestari
Jakarta, VIVA – Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengaku khawatir pembangunan di daerah mandek imbas dana transfer keuangan daerah (TKD) dikurangi.
"Kalau kemudian terjadi pengurangan dana transfer pusat, dikhawatirkan nanti pembangunan di daerah itu bisa ya mandek, bisa enggak berjalan gitu," kata Doli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 20 Agustus 2025.
Ilustrasi Proyek Pembangunan
- freepik.com/frimufilms
Pasalnya, lanjut dia, 80 persen pembangunan di Kabupaten/Kota masih mengandalkan pada anggaran TKD.
"Pembangunan di daerah kita selama ini, itu sangat tergantung dengan dana transfer pusat itu. Hampir sekitar 80 persen kabupaten/ kota itu sangat tergantung dengan dana transfer daerah," kata Doli.
"Karena memang mereka kalau kita hitung rata-rata, kapasitas fiskalnya, PAD-nya itu cuma sekitar 20-30 persen saja memenuhi APBD-nya. Sisanya itu semuanya mengandalkan dana transfer pusat," lanjut dia.
Politikus Partai Golkar tersebut menyatakan, akan mengusulkan ke pimpinan Komisi II DPR untuk segera mengundang Mendagri guna membicarakan kekhawatirannya ini.
ilustrasi pembangunan Sinsa District
- VIVA.co.id/Anisa Aulia
"Kan besok kami baru rapat internal. Saya mengusulkan kepada pimpinan Komisi II untuk segera mengundang Mendagri untuk membicarakan ini. Walaupun sebetulnya masa sidang yang lalu, Komisi II tuh sudah beberapa kali membahas soal transfer keuangan daerah ini, dan sudah bentuk panja. Jadi kasus soal Pati dan lain-lain ini sebetulnya itu menambah insentif saja, untuk memang lebih serius membicarakan tentang dana transfer daerah," pungkas Doli.
Pacu Program Prioritas Daerah di 2026, Sri Mulyani Rogoh Kocek Negara Rp 1.376 Triliun
Pemerintah menyiapkan ragam program prioritas bagi daerah, dan telah mengalokasikan anggaran Rp 1.376 triliun untuk berbagai kebutuhannya.
