Penjelasan Sekum PP Muhammadiyah Terkait Kabar Terima Izin Kelola Tambang

Jakarta – Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Mu'ti, memberi penjelasa soal Muhammadiyah yang menerima izin pengelolaan tambang dari pemerintah. Kabar ini mencuat, setelah Anwar Abbas yang juga sala satu pimpinan Muhammadiyah, menyebut organisasi yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu menerima pengelolaan tambang.

Dalam akun Instagram miliknya, Abdul Mu'ti menjelaskan terkait sikap Muhammadiyah tentang pengelolaa tambang.

Mu'ti mengatakan, pemerintah melalui Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, menyampaikan penawaran, yang disampaikan dala rapat pleno PP Muhammadiyah pada 13 Juli 2024.

"Meskipun belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah," tulis Mu'ti dikutip VIVA, Kamis 25 Juli 2024.

Lebih lanjut Mu'ti mengatakan, PP Muhammadiyah telah membahas penawaran tersebut lewat pleno pada 13 Juli. Lalu, bagaimana keputusannya?

"Keputusna resmi pengelolaan tambang oleh PP Muhammadiyah akan disampaikan secara resmi setelah Konsolidasi Nasional yang Insya Allah dilaksanakan 27-28 Juli di Universitas Aisyiyah Jogjakarta," katanya.

Badan Geologi ESDM Sebut Lokasi Longsor Tambang Gunung Kuda di Cirebon Masuk Zona Rentan Gerakan Tanah

Secara umum kemiringan lereng di area tambang Gunung Kuda tergolong cukup berisiko.

VIVA.co.id

30 Mei 2025