Kapolri Dinilai Punya Peran Penting Jaga Stabilitas Negara, Ini Alasannya
- Dok. Istimewa
Jakarta, VIVA – Analis politik Boni Hargens menanggapi desakan dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhammad Isnur terkait 12 tuntutan masyarakat sipil beberapa waktu lalu. Salah satunya yaitu usulan kepada Presiden Prabowo untuk mencopot Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Boni Hargens menilai Listyo Sigit merupakan simbol institusi Polri, memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas keamanan nasional di tengah situasi politik yang dinamis. Menurut Boni, Presiden Prabowo justru membutuhkan Listyo Sigit untuk menjaga stabilitas bangsa dan negara.
Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo mengunjungi Mako Brimob Kwitang
- ANTARA/HO-Divisi Humas Polri.
Sebagai prajurit yang siap menjalankan perintah presiden, kata Boni, Listyo fokus menjaga ketertiban dan keamanan, termasuk menindak tegas aksi massa yang mengancam markas kepolisian (Mako Brimob).Â
“Atas perintah Presiden Prabowo, dan dalam koordinasi lintas sektoral dengan pimpinan TNI dan BIN, Kapolri berhasil mengendalikan situasi. Itu prestasi yang patut diapresiasi," ujar Boni Hargens kepada wartawan, Sabtu, 6 September 2025.
Boni menjelaskan, jabatan Kapolri adalah hak prerogatif Presiden sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2 Tahun 2002. Menurut dia, keputusan mencopot atau mempertahankan Kapolri harus mempertimbangkan konteks politik dan strategi pemerintahan secara keseluruhan.
"Bagi saya, mempertahankan Jenderal Listyo Sigit sebagai Kapolri dapat menjadi bagian dari strategi politik untuk menjaga kekuatan institusi keamanan dan menghindari turbulensi yang bisa dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang pemerintah," ujarnya.
Karena, kata Boni, pencopotan Kapolri di tengah situasi yang sensitif dapat memicu ketidakpercayaan publik dan persepsi negatif terhadap pemerintah karena dianggap internal pemerintah tidak solid.Â
Dia khawatir wacana pergantian di tengah demonstrasi dan tekanan politik yang berlangsung belakangan ini membuka celah bagi lawan politik untuk mengail di air keruh.
"Mempertahankan Kapolri memungkinkan pemerintah fokus pada reformasi institusi secara berkelanjutan tanpa terganggu oleh gejolak kepemimpinan," tegas dia.
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
- ANTARA/M Fikri Setiawan
Lebih lanjut, Boni menilai langkah tersebut juga mencerminkan pendekatan hati-hati dalam membangun pemerintahan yang bersih dan efektif, sambil menghadapi tekanan politik dan tantangan besar di institusi keamanan.
“Keputusan mempertahankan Kapolri adalah bagian dari visi jangka panjang Prabowo untuk memperkuat negara dan menjaga kepercayaan publik secara berkelanjutan," pungkas Boni.