Gus Mus Ancam Bakal Gembosi Ketum PBNU Jika Lakukan Hal Ini
- TVNU
VIVA – Mustasyar PBNU KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus mengancam bakal menggembosi Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) jika nantinya melenceng dari niat awal sebagai Ketum PBNU.
Gus Mus mengaku tak peduli sekalipun Yahya Cholil Staquf adalah keponakannya sendiri. Ia menegaskan komitmen itu pernah dia sampaikan saat Gus Yahya meminta restu untuk mencalonkan sebagai Ketua Umum PBNU.Â
"Ini Kiai Yahya ini waktu pamitan mau nyalon, itu saya tanya, niatmu apa? 'Ngelamar penggawean' (melamar pekerjaan). Langsung, oh oke, langsung tak restui nek ngelamar penggawean," kata Gus Mus di Konferwil PWNU Jateng yang dipantau daring, Sabtu, 3 Agustus 2024.
Gus Yahya Cholil Staquf
- VIVA/M Ali Wafa
Mantan Rais Aam PBNU itu mewanti-wanti Gus Yahya tidak melenceng dari niat awalnya di PBNU.
"Nek nggolek kedudukan, wes ora (Kalau mencari jabatan, pokoknya tidak). Sampe saya ancam kowe di tengah jalan kok dicalono jadi wakil presiden, kok nganti gelem, aku arep kampanye wakil presiden sing liyane (kamu di tengah jalan kok dicalonkan jadi wakil presiden, kok sampai mau, saya akan kampanye wakil presiden yang lainnya)," terang Gus Mus
"Niat mu golek penggawean, nyuwun restu (niatmu itu nyari pekerjaan, minta restu)," tegasnya
Gus Mus lantas menasihati Yahya bahwa 'restu atau doa' menurut leluhurnya yakni KH Bisri Mustofa ibarat 'gemuk' atau pelumas.Â
"Sepeda nek dikei pelumas, dikei gemuk, lancar melakune, tapi nek orang enek sepeda ora ono opo-opo, gor pelumas tok ndeledek bloko-bloko. (Sepeda kalau dikasih pelumas, dikasih gemuk, lancar jalannya, tapi kalau tidak ada sepedanya, tidak ada apa-apa cuma minta pelumas, ya netes sia-sia)," ungkapnya
Ia mengingatkan agar jangan sering minta restu. Sebaiknya, setiap perbuatan atau langkah yang baik segera dilakukan, baru meminta restu. "Enggak usah gede, jangkauannya gak usah besar-besar, yang penting baik," kata Gus Mus.
Â
JK soal Demo Besar: Perlu Ada Perubahan, Tingkatkan Kesejahteraan Rakyat!
Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK) menilai pemerintah perlu membuat perubahan, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat.
