Hakim Bongkar Bobroknya Lapas Sukamiskin dan Cibinong di Kasus Pungli Rutan KPK

Lapas Klas I Sukamiskin
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat turut mengungkap adanya praktik pemungutan liar (Pungli) yang ada di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Cibinong dan Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat.

Dalam Sidang Pledoi, Kubu Hasto: File CDR KPK Tak Bisa Jadi Bukti

Hal itu terungkap melalui sebuah keterangan saksi kasus pungli Rutan di KPK bernama Elviyanto dan Dono Purwoko. Keduanya dihadirkan menjadi saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Senin, 2 Agustus 2024.

Mulanya, hakim menanyakan soal status hukum dari Elviyanto dalam kasus dugaan suap pengurusan impor bawang putih.

Ronny Talapessy: Sampai Sidang Tuntutan Tak Terbukti Tindakan Menguntungkan Hasto

"Yang ditetapkan di sini kan masih dalam proses hukum kan ya? Betul Pak Elvi? Barangkali di pengadilan ini ya? Masih proses hukum?," ujar hakim di ruang sidang.

Lapas Klas I Sukamiskin

Photo :
  • Istimewa
Hasto Kirim Uji Materil ke MA soal PAW Harun Masiku, Febri Diansyah: Upaya yang Sah Secara Hukum

Lalu, Elviyanto langsung menjawab lagi proses. "Masih proses," jawab Elviyanto.

Hakim pun menyinggung soal pemindahan Elviyanto dari Rutan Guntur KPK ke Lapas Sukamiskin, Bandung terkait kasus yang menjeratnya. Tetapi, Elviyanto menyebutkan bahwa dirinya dipindahkan ke Lapas Cibinong, Jawa Barat.

Mendengar kesaksian itu, hakim mempertanyakan ada tidaknya praktik pungli di Lapas Cibinong.

"Ini sedikit di luar dakwaan tapi masih ada hubungannya. Apakah setelah di Sukamiskin hal yang sama masih terjadi?," tanya hakim.

"Saya enggak di Sukamiskin, di Cibinong," jawab Elviyanto 

"Oh di Cibinong. Di Cibinong gimana? Sama? Sedikit di luar dakwaan. Jujur jujur?," timpal hakim.

"Ya, sama saja," jawab Elviyanto.

Hakim pun mempertanyakan hal yang sama kepada Dono. Ia memang sempat mendekam di Lapas Sukamiskin.

Kemudian, Dono mengatakan bahwa selama dirinya mendekam di Lapas Sukamiskin, ternyata ia tetap diwajibkan membayar sejumlah uang.

"Jadi setelah di Guntur dieksekusi di Sukamiskin. Yang di Sukamiskin ada iuran Rp500 ribu sampai Rp700 ribu, yang saya alami. Itu untuk listrik, untuk kebersihan. Kalau untuk petugas enggak ada," pungkasnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak

Pimpinan KPK Minta Pejabat Berhenti Kerja jika Merasa Gaji Tak Cukup

Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak sentil para pejabat yang merasa gajinya kurang. Ia meminta para pejabat itu berhenti bekerja

img_title
VIVA.co.id
11 Juli 2025