Rawan Gesekan, Kewenangan KPK-Kejagung dalam Menangani Korupsi Dinilai Perlu Dievaluasi

Habib Haidar Alwi Shahab
Sumber :
  • Istimewa

Jakarta, VIVA – Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI) R. Haidar Alwi meminta DPR untuk mengevaluasi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam menangani tindak pidana korupsi.

"Diharapkan Presiden Prabowo Subianto, Menko Polkam, dan DPR bisa mengevaluasi KPK dan Kejaksaan Agung," ujar Haidar Alwi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Gedung Merah-Putih KPK

Photo :
  • VIVA/Andry Daud

Ia menjelaskan bahwa saat ini ada tiga institusi yang bertugas menangani kasus korupsi, yaitu KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, KPK dan Kejaksaan Agung sama-sama dapat menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Sementara itu, Polri hanya terbatas pada fungsi penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Haidar Alwi, undang-undang sebenarnya telah mengatur dengan jelas kewenangan masing-masing agar tidak tumpang-tindih.

Ia merujuk pada Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK yang menyatakan kasus korupsi dengan kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar ditangani oleh KPK.

Sementara itu, kasus korupsi yang nilai kerugian negara di bawah Rp1 miliar wajib ditangani atau diserahkan kepada kejaksaan dan Polri.

Akan tetapi, pada pelaksanaannya, KPK yang seharusnya menangani kasus besar justru lebih sering menangani kasus kecil.

Kejagung Bergerak, Siap Bongkar Adakah Dugaan Korupsi di Pengoplosan Beras

Sebaliknya, Kejaksaan Agung justru menangani kasus-kasus besar, seperti Asabri, Jiwasraya, BTS Kominfo, dan kasus timah.

"Hanya Polri yang on the track, tertib sesuai undang-undang," ucap Haidar Alwi.

Kejagung Ambil Alih Rupbasan, 709 Pegawai dan 59 Kantor Resmi Berpindah Tangan

Gedung Kejaksaan Agung

Photo :
  • VIVA/Zendy Pradana

Ia berpandangan bahwa fenomena matahari kembar KPK dan Kejaksaan Agung dalam penanganan tindak pidana korupsi dapat menimbulkan gesekan antarinstitusi dan kekacauan penegakan hukum, khususnya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tom Lembong Ajukan Banding Atas Vonis 4,5 Penjara di Kasus Impor Gula

Oleh karena itu, ia menegaskan penting bagi KPK maupun Kejaksaan Agung untuk mengacu pada undang-undang dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya. (ANT)

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat RDP dengan Komisi III DPR.

PPATK Ungkap 600 Ribu Orang di Jakarta Main Judol: Deposit hingga Rp 3 Triliun

PPATK ungkap 600.000 ribu orang di Jakarta terlibat judi online dan deposit hingga Rp 3 triliun

img_title
VIVA.co.id
24 Juli 2025