Hasan Nasbi: Program ‘Lapor Mas Wapres’ Banyak yang Iseng

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi (tengah) mendampingi Menkomdigi Meutya Hafid (kiri) memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu, 6 November 2024.
Sumber :
  • ANTARA/Yogi Rachman

Jakarta, VIVA - Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi mengatakan sistem program ‘Lapor Mas Wapres’ masih tahap pembuatan dan dimatangkan. Karena menurut dia, ada masyarakat yang hanya iseng mengirimkan aduan dan ucapan-ucapan.

Wapres Gibran dan Jasa Raharja Kunjungi Pelabuhan Ketapang, Pastikan Penanganan Korban KM Tunu Pratama Jaya

“Sistemnya sedang dibuat dan dimatangkan, karena banyak yang iseng ya. Bahkan, dari teman-teman itu banyak yang iseng hanya sekadar untuk mengucapkan, menyampaikan laporan-laporan, ada juga yang iseng, NGO aja iseng, meerka ngisengin lapor, masyarakat juga ada,” kata Hasan di Jakarta Pusat pada Senin, 18 November 2024.

Program Lapor Mas Wapres

Photo :
  • Setwapres
Pemerintah Siapkan Perpres Penguatan Logistik Nasional Atasi Truk ODOL, Ini 9 Poin Utamanya

Maka dari itu, Hasan menegaskan program ‘Lapor Mas Wapres’ terus berjalan dan diperbaiki sistemnya oleh pemerintah. Kata dia, laporan ini terintegrasi dengan sistem lapor yang ada sebelumnya.

“Jadi ini lebih menguatkan sekarang, sistem lapor yang sebelumnya ada di bawah radar, tidak banyak orang mengetahui,” jelas dia.

Pemerintah RI Persilakan Brasil Ikut Selidiki Kematian Juliana Marins

Dengan adanya lapor yang dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Hasan mengatakan sekarang orang tahu bahwa sebenarnya pemerintah selama ini sudah membuka lapor.co.id..

“Dan banyak laporan sekali yang masuk selama ini ke sana. Dan lebih dari 90% laporan yang valid, itu sudah diselesaikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Akan tetapi, kata dia, saat ini format laporannya dapat memfilter masyarakat yang iseng-iseng mengirimkan aduannya. 

“Jadi kita membuatkan formatnya supaya yang iseng-iseng ini bisa terfilter. Jadi kita ingin laporan-laporan masyarakat itu benar-benar laporan yang valid, sehingga kita bisa tindaklanjuti,” ungkapnya.

Menko Polkam RI Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan

Pemerintah Petakan Risiko hingga Tata Kelola Anggaran Imbas Putusan MK soal Pemilu Dipisah

Pemerintah Petakan Resiko hingga Tata Kelola Anggaran Imbas Putusan MK soal Pemilu Dipisah

img_title
VIVA.co.id
7 Juli 2025