Rohmi-Firin Ungkap Strategi Berantas Judi Online

Paslon nomor urut 01, Rohmi-Firin saat debat ketiga yang diselenggarakan KPU NTB, Rabu, 20 November 2024 (Satria)
Sumber :
  • VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)

Lombok, VIVA  – Pasangan Calon (Paslon) Gubenur dan Wakil Gubernur NTB nomor urut 1, Sitti Rohmi Djalillah – W. Musyafirin (Rohmi-Firin) mengungkapkan strategi memberantas judi online dalam debat ketiga yang diselenggarakan KPU NTB, Rabu malam, 20 November 2024.

Rohmi menjawab pertanyaan panelis yang menyebut PPATK mengungkapkan, terdapat 2,7 juta warga Indonesia terlibat judi online. Ironisnya, 2,1 jutanya merupakan ibu rumah tangga dan pelajar.

Rohmi mengatakan strategi edukasi melalui program penguatan keluarga yang berbasis di desa dan kelurahan sangat penting untuk menekan angka judi online sekaligus untuk memberantasnya.

Nomor urut Calon Gubernur dan Wakil Gubernur NTB 2024 (KPUD NTB)

Photo :
  • VIVA.co.id/Satria Zulfikar (Mataram)

“Edukasi adalah hal yang harus di kedepankan. Edukasi harus masuk ke sekolah, ke posyandu juga. Kemudian menyisipkan materi tersebut pada kegiatan keagamaan yang pemuka agama kita laksanakan, ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan penegakan hukum sangat penting dilakukan dengan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait yang memiliki sarana dan prasarana memberantas judi online.

Pada sisi lain, Rohmi sudah mempersiapkan alternatif untuk para pelaku usaha UMKM yang menurutnya juga rentan terjerat iming-iming kemudahan pemberian modal usaha dari pinjaman online illegal.

“Kita akan siapkan subtitusi berupa pemberlakuan pinjaman tanpa agunan, tanpa bunga agar usaha mereka dapat berkembang,” katanya.

KPU Kewalahan dengan Mepetnya Jadwal Pemilu dan Pilkada 2024, Usul Begini ke DPR

Berkaca dari pemerintahan Zul-Rohmi sebelumnya yang memiliki program dengan skema serupa yang bernama Mawar Emas atau Melawan Rentenir Berbasis Masjid.

“Harus diintensifkan kembali apa yang sudah kita lakukan lima tahun kemarin. Untuk itulah, kita potret dia berbasis dusun. Agar cepat penanganannya, penegakkannya, promotif dan preventif itu yang utama,” ujarnya.

Sentil Denny Indrayana, Gubernur Kalsel Sebut Gugatan Hasil PSU Pilkada Banjarbaru ke MK Tidak Tepat
Mensesneg RI, Prasetyo Hadi

Istana Bentuk Tim Kaji Putusan MK soal Pemilu Nasional dan Daerah Dipisah

Prasetyo menyebut pihaknya juga akan meminta petunjuk kepada Presiden RI Prabowo Subianto jika hasil pengkajian tim terkait putusan MK itu sudah rampung. 

img_title
VIVA.co.id
2 Juli 2025