DPR Singgung 'Partai Cokelat' saat Rapat Bareng Menhan-Panglima TNI

Yoyok Riyo Sudibyo
Sumber :
  • Dok. Pribadi Yoyok Riyo Sudibyo

Jakarta, VIVA – Anggota DPR RI Fraksi Nasdem, Yoyok Riyo Sudibyo sempat menyinggung soal netralitas dan istilah 'Partai Cokelat' dalam kontestasi Pilkada serentak 2024.

Hal itu disinggung Yoyok dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Shamsoeddin dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 25 November 2024. 

Komisi VIII rapat kerja dengan Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 12 November 2024

Photo :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Awalnya Yoyok menyinggung soal netralitas TNI selama Pilkada serentak 2024. Dia menyebut, netralitas TNI tidak ada duanya.

"Netralitas TNI ini, ini saya sampaikan pimpinan, ini sudah tidak ada duanya. Netralnya luar biasa. Saking netralnya, mendekat tempat TPS saja takut," kata Yoyok di ruang rapat Komisi I DPR.

Yoyok kemudian meminta TNI untuk melakukan mitigasi konflik hingga penegakan hukum terhadap penyimpangan selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024 seperti money politic hingga black campaign.

Dalam kesempatan itu, Yoyok menyinggung soal demokrasi yang terjadi di Indonesia. Dia menilai, demokrasi Indonesia sangat brutal terutama dalam kontestasi politik. 

"Di media ini, yang lagi kenceng-kencengnya ini pak, kayanya ada partai baru, partai baru, partai cokelat. Enggak mungkin kalau kita enggak tahu kok," ungkapnya.

Rapat Bareng DPR, Driver Ojol Ancam Demo Lebih Besar Jika Potongan 10% Tak Dipenuhi

Proses Pemungutan suara pemilu 2024. (foto ilustrasi)

Photo :
  • VIVA.co.id/Sherly (Tangerang)

Yoyok lantas menyampaikan rasa prihatin atas adanya data yang menunjukkan dua pertiga kepala daerah di Indonesia yang tersandung kasus hukum. Dia kemudian menekankan pentingnya peran TNI untuk menjaga netralitas demi mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. 

Pebasket WNA Pakai Narkoba di Indonesia, DPR: Bentuk Penghinaan Martabat Bangsa

"Saya harapkan ke depan TNI mengambil peran lebih lagi pak untuk menjaga netralitas dan pemilu atau pemilihan yang jurdil," pungkas Yoyok.

Anggota DPR Cecar Jampidsus Febrie Soal TNI Jaga Kejaksaan
Ketua DPR RI, Puan Maharani di rapat sidang paripurna ke-16 penutupan masa sidang II tahun 2024-2025 di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa, 25 Maret 2025 (sumber: tangkapan layar YouTube TV Parlemen)

Puan Dorong Ada Sanksi ke Perusahaan yang Masih Tahan Ijazah Pekerja

Penahanan ijazah karyawan dinilai tak hanya masalah hukum, tapi juga mencederai martabat pekerja Indonesia.

img_title
VIVA.co.id
23 Mei 2025