Kapolri Klaim Sudah Hajar Pelaku Tambang Ilegal Karena Bikin Kebocoran Negara

Semarang, VIVA - Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo mengaku Polri telah menindak pelaku illegal mining atau aktivitas penambangan ilegal. Hal itu diungkap dalam Apel Kepala Satuan Wilayah (Kasatwil) Polri 2024.

“Kami laporkan bahwa Polri juga telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengendalian inflasi, serta penertiban dan penindakan pelaku illegal mining yang menyebabkan kebocoran negara," ucapnya pada Rabu, 11 Desember 2024.

Tapi, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri ini tidak membeberkan jumlah kasus penambangan ilegal yang diungkapnya. Pun, soal jumlah tersangka yang telah dicokok Korps Bhayangkara. 

Pria yang juga eks Kapolda Banten itu mengatakan, untuk menghadapi dinamika tantangan yang kompleks ke depan, Korps Bhayangkara terus meningkatkan kapasitas sebagai organisasi modern yang responsif dan adaptif. Hal itu supaya mampu memberikan pelindungan, pengayoman dan pelayanan. 

"Serta penegakan hukum yang berkeadilan sesuai harapan masyarakat," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Korps Bhayangkara menegaskan siap menghadapi berbagai tantangan agenda nasional ke depan. Percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan memerlukan kesiapan dari semua elemen, termasuk Polri.

"Agenda nasional 2024 tidak terlepas dari tantangan, seperti dinamika geopolitik, dampak perubahan iklim, perkembangan teknologi digital yang luar biasa, dan kondisi living with endemi pasca pandemi. Tantangan ini harus diwaspadai dan diantisipasi," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko, pada Rabu, 11 Desember 2024.

Menurut dia, meskipun tantangan tersebut nyata, tapi ada peluang besar bisa dimanfaatkan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju visi Indonesia Emas 2045. Polri, dengan konsep Presisi yang diinisiasi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sejak 2021, disebut bakal terus memainkan peran strategis dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Skema Baru Pembiayaan Kopdes Merah Putih Dinilai Perkuat Ekonomi Desa

Langkah itu dinilai mencerminkan inovasi fiskal yang berorientasi pada pemerataan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas perbankan

VIVA.co.id

30 Juli 2025