Program Makan Bergizi Gratis di Kendari Masih Pakai Dana Pribadi Presiden Prabowo

Jakarta, VIVA – Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Nasbi mengatakan biaya program makan bergizi gratis atau MBG di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara, masih memakai dana pribadi Presiden Prabowo Subianto. 

Ia menyebut, wilayah Kendari memang masih menggunakan dana uji coba yang diberikan oleh Presiden Prabowo.

"Yang di Kendari memang itu dia masih punya sisa anggaran uji coba dari yang diberikan oleh Pak Prabowo sebelumnya. Jadi mereka masih menggunakan dana yang itu," kata Hasan saat dihubungi, Senin, 6 Januari 2025.

Nantinya, kata dia, program makan bergizi gratis di Kendari akan memakai APBN dari Badan Gizi Nasional (BGN), setelah dana uji coba yang diberikan Prabowo habis.

"Ya setelah itu nanti mereka akan menggunakan yang dari APBN yang dari BGN," kata dia. 

Lebih lanjut, Hasan mengatakan pihaknya belum bisa menjelaskan evaluasi hari pertama program makan bergizi gratis yang serentak mulai dilaksanakan pada Senin 6 Januari 2025 hari ini. Namun berdasarkan hasil pantauannya, program tersebut berjalan sangat baik.

"Saya juga tadi ke dua titik di Bogor, di Tanah Sereal, yang pertama ke SDN Kedung Badak namanya kalau nggak salah. Yang kedua ke SMP PGRI, ini SMP swasta nih. Jadi SMP swasta juga dapat. Jadi nggak hanya sekolah-sekolah negeri, sekolah swasta juga dapat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengumumkan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto diluncurkan pada hari ini, Senin 6 Januari 2025.

Menurut Dadan dalam keterangannya dikutip pada Senin, 6 Januari 2024, peluncuran Makan Bergizi Gratis merupakan kelanjutan dari serangkaian uji coba yang telah dilakukan di berbagai daerah.

Jika tidak ada perubahan dalam rencana, peluncuran program ini akan tetap dilaksanakan pada tanggal yang telah ditentukan.

Dadan menyampaikan, pada tahap awal, program ini ditargetkan dapat menjangkau sekitar 3 juta orang penerima manfaat di seluruh Indonesia. Namun, Dadan berharap pada Agustus 2025, jumlah penerima manfaat MBG dapat meningkat lebih dari 15 juta orang.

"Minimal 15 juta (orang) mulai Agustus (2025)," kata Dadan.

Soal Wamen Rangkap Jabatan, Istana Sebut Pemerintah Tak Langgar Putusan MK

Kepala PCO Hasan Nasbi menegaskan pemerintah tak melanggar putusan terkait wakil menteri (Wamen) rangkap jabatan menjadi komisaris BUMN.

VIVA.co.id

24 Juli 2025