Kapolri Jamin Bantu BPOM Berantas Mafia Obat dan Makanan

Jakarta, VIVA - Polri dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menyepakati MOU atau perjanjian kerja sama (PKS) antara dua lembaga. Hal itu diungkap Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo saat menerima kunjungan Kepala BPOM, Taruna Ikrar.

“Khususnya untuk menjaga agar kualitas baik makanan dan obat-obatan serta minuman ini betul-betul bisa terus terjaga,” kata Sigit, Jumat, 10 Januari 2025.

Dia mengungkap, selain mendukung peran BPOM dalam menjaga makanan hingga obat-obatan agar tetap berkualitas baik, dalam perjanjian itu pun Korps Bhayangkara mendukung untuk pemberantasan mafia.

“Di sisi lain kami juga sepakat untuk melakukan pemberantasan penindakan terkait dengan pelaku-pelaku mafia,” ujarnya.

Dengan adanya pemberantasan mafia, diharap bisa buat tugas BPOM dalam menjaga kualitas, harga obat dan makanan terus berjalan baik sebagaimana mestinya.

“Yang tentunya kita tahu bahwa bagaimana kita bisa terus menjaga dan menurunkan harga obat agar terjangkau karena memang salah satu yang mahal adalah bahan baku. Tentunya kita juga mendorong Balai POM agar industri obat di dalam negeri juga bisa terbangun dan harga obat betul-betul bisa terjangkau dan sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Sigit.

Sementara itu, Kepala BPOM, Taruna Ikrar menambahkan, perlindungan terhadap makanan, minuman, obat, suplemen, hingga kosmetik harus dilakukan dengan kolaborasi termasuk bersama Polri.

Sebab, dalam pemberantasan mafia sendiri, diakuinya, BPOM punya kekurangan SDM PPNS yang jumlahnya cuma 600-an di Tanah Air. Lebih lanjut pihaknya menekankan berkomitmen menuntaskan berbagai macam mafia yang terjadi di Indonesia. Sehingga, masyarakat terlindungi dalam mengonsumsi obat, makanan, minuman, maupun skincare.

“Kemudian pada tahap penindakan kita membutuhkan peran dan kolaborasi dengan kerja sama dengan Polri,” ujar Ikrar.

Poin Krusial RUU KUHAP, Jamin Tak Bikin Polisi Powerful hingga Hak Perlindungan Tersangka

Beberapa poin penting dalam kesepakatan RUU KUHAP. Kewenangan Polri tak bertambah hingga perlindungan tersangka.

VIVA.co.id

14 Juli 2025