PPDB Berganti Jadi SPMB, Ini Perbedaan Sistem Zonasi dan Domisili

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat, 17 Januari 2025
Sumber :
  • VIVA.co.id/Yeni Lestari

Jakarta, VIVA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menjelaskan perbedaan antara sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang kini diganti dengan sistem domisili dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun 2025.

DPRD Provinsi Jambi Apresiasi SPMB 2025 Tanpa Pungutan Biaya

Prof Mu'ti mengatakan, pada jenjang SD tidak ada perubahan signifikan antara sistem zonasi dengan sistem domisili.

Pada jenjang SMP, perbedaan terletak pada kuota murid yang diterima pada setiap jalur seleksi, dari yang sebelumnya kuota sistem zonasi minimal 50 persen menjadi kuota sistem domisili minimal 40 persen.

PKS Copot Budi Prajogo dari Pimpinan DPRD Banten Imbas Titip Siswa di SPMB

Ilustrasi pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA/SMK

Photo :
  • ANTARA

"Untuk SMA itu kita pakai rayon yang itu lebih luas, tidak hanya dalam lingkup yang berkaitan dengan kecamatan, tapi sudah lingkup provinsi," kata Mu'ti di Jakarta, Jumat 31 Januari 2025.

Sejumlah SDN di Pacitan Diduga Pungli Berkedok Pembelian Seragam Sekolah

Mendikdasmen juga menjelaskan murid SMA bisa bersekolah di luar kabupaten/kota domisilinya. Tetapi, pemerintah tetap mengupayakan agar siswa SMA tetap bersekolah di dalam provinsi yang sama dengan domisilinya.

"Tapi, dalam hal di mana mereka tinggal di provinsi yang bersebelahan dengan provinsi lain yang secara domisili lebih dekat, maka dimungkinkan mereka juga belajar di provinsi lain yang domisilinya memang lebih dekat," ujar Mu'ti.

Selain itu, pemerintah juga sudah menyiapkan berbagai skenario agar pelaksanaan SPMB dengan sistem domisili bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan.

Skenario-skenario ini telah dikomunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang terlibat dalam pelaksanaan SPMB.

"Peraturan ada di kami, tapi nanti pelaksanaan memang akan melibatkan para pejabat di tingkat daerah. Kalau dari kami sudah clear, sudah jelas, mudah-mudahan di lapangan tidak ada permasalahan," pungkasnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya