Dampak Efisiensi Anggaran di Kementerian Agama, Menag Nasaruddin Beri Penjelasan

Jakarta, VIVA – Efisiensi belanja anggaran yang dilakukan di Kementerian Agama, berdampak ada berbagai program pelayanan kepada masyarakat. Termasuk bantuan pendidikan pemberian beasiswa, hingga program pembinaan perkawinan.

Menteri Agama Nasaruddin Umar, memastikan pihaknya terus melakukan penyisiran anggaran Kemenag demi efisiensi. Sesuai Instruksi Presiden Prabowo Subianto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga.

Dalam Inpres dan Surat Menteri tanggal 24 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga, untuk Kementerian Agama diminta melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp 14.284.062.000.000 (Rp 14 triliun lebih). Namun hasil penyisiran belum mencukupi target yang ditentukan Kementerian Keuangan.

"Berdasarkan kriteria dan identifikasi diperoleh besaran Rp 7.279.475.129.000. Hal ini mengharuskan kami untuk melakukan penyesuaian kembali agar dapat memenuhi target efisiensi dengan kriteria yang sama, namun melakukan ekspansi pada identifikasi rencana efisiensi," kata Menag Nasaruddin, dikutip Selasa 4 Januari 2025.

Penjelasan itu disampaikan Menag Nasaruddin saat Raker dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 3 Februari 2025. 

Menag menerangkan, anggaran itu didapat dengan memperhitungkan ketersediaan sebagian anggaran untuk operasional yang bersifat kebutuhan dasar, pengalihan pagu ke Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), dan sumber dana hanya dari belanja rupiah murni.

Jelasnya, jika melihat tuntutan efisiensi sebesar Rp 14 triliun penyesuaian anggaran akan berdampak pada beberapa program dan kegiatan prioritas.

Kegiatan prioritas tersebut antara lain layanan keagamaan, seperti penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/ 2025 M, penguatan moderasi beragama, pengukuhan kerukunan umat potensi ekonomi berbasis agama, pembinaan perkawinan, bantuan rumah ibadah, dan digitalisasi layanan keagamaan.

Selain itu, bidang pendidikan seperti pemberian bantuan pemerintah bidang pendidikan, termasuk beberapa kegiatan yang selama ini menjadi prioritas seperti BOS, BOPTN, PPG, dan bantuan beasiswa peserta didik dan pendidik.

Bukan cuma itu, ihwal peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penuntasan rehabilitasi madrasah dan lembaga keagamaan, dan pengembangan kompetensi guru dan dosen juga bisa terdampak efisiensi.

Meski begitu, Menag memastikan efisiensi yang digagas oleh Presiden ini bukan tanpa alasan. Kementerian Agama sebagai turunan dari eksekutif bakal tetap mendukung program ini.

"Inpres ini baru minggu lalu, namun kami baru bisa menghemat Rp 7 triliun, dan kami harus peras lagi. Kami akan lanjutkan dana yang bisa kami kurangi. Selanjutnya bisa kami sampaikan ke komisi VIII DPR," kata Menag Nasaruddin.

Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta itu juga meminta dukungan semua pihak, terkait pengalokasian anggaran ini. Nasaruddin mengingatkan Kemenag merupakan instansi vertikal, yang satuan kerjanya mulai dari pusat hingga ke KUA. Artinya, ada beberapa anggaran yang jika dihilangkan akan berdampak langsung ke masyarakat.

Menag pun meyakinkan para anggota DPR dan masyarakat bahwa program efisiensi ini tidak akan membuat semangat kendur.

"Pendiri bangsa ini tanpa APBN bisa berbuat banyak, hanya karena dikurangi Rp 14 triliun saya kira masih bisa berbuat banyak untuk masyarakat," imbuhnya.

Halaman Selanjutnya

Bukan cuma itu, ihwal peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan penuntasan rehabilitasi madrasah dan lembaga keagamaan, dan pengembangan kompetensi guru dan dosen juga bisa terdampak efisiensi.