Menteri Pigai Curhat Sering Tidur di Kantor

Jakarta, VIVA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai curhat sering tidur di kantor bersama stafnya saat menyusun Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian HAM. Terlebih, kementerian yang dipimpin Pigai ini merupakan lembaga baru.

Hal itu disampaikan Pigai dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu, 5 Februari 2025. 

Awalnya, Pigai menjelaskan Kementerian HAM jadi yang paling cepat menyusun struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) yakni pada Desember 2024. Padahal, targetnya penyusunan itu rampung pada Juni 2025.

"Desember 2024 eselon 1, sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, eselon 1 eselon 2 eselon 3 dan 4 semua definitif. Jadi tidak ada lagi Plt. Artinya, kami enam sampai tujuh bulan lebih cepat dari target tim transisi yaitu Juni 2025, kami sudah menyelesaikan Desember 2024," kata Pigai dalam rapat.

Keberhasilan itu, kata Pigai, merupakan hasil kerja sama dirinya dan para staf. Pun, dalam penyusunan SOTK, Pigai mengaku dirinya dan staf sering menginap di Kantor Kementerian HAM.

"Menurut saya ini adalah sebuah prestasi yang diraih para staf kami di Kementerian Hak Asasi Manusia. Sekretaris jenderal, inspektur jenderal, direktur jenderal, para direktur dan semua staf bekerja siang dan malam. Dan, kami sendiri pun sering kali tidur di kantor," ungkap dia.

Pigai mengaku tidak ingin membandingkan kinerja Kementerian HAM dengan lembaga lainnya. Namun, menurut dia, pencapainnya tersebut penting untuk disampaikan karena bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan kementerian.

"Saya tidak ingin membandingkan, silakan bisa dilihat. Kami adalah kementerian yang paling cepat menyelesaikan. Menurut secara subjektif kami menilai itu sebagai sebuah kinerja yang baik, terutama dalam penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian hak asasi manusia," pungkas Pigai.

Poin Krusial RUU KUHAP, Jamin Tak Bikin Polisi Powerful hingga Hak Perlindungan Tersangka

Beberapa poin penting dalam kesepakatan RUU KUHAP. Kewenangan Polri tak bertambah hingga perlindungan tersangka.

VIVA.co.id

14 Juli 2025