Nusron Wahid: Pemerintah Siap Dialog dengan Masyarakat jika Ada Masalah Kebijakan

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid
Sumber :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Jakarta, VIVA - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid menegaskan pemerintah siap berdialog dengan masyarakat jika ada masalah dalam kebijakan yang ditetapkan. 

Aria Bima PDIP: Jangan Sampai Putusan MK soal Pemilu jadi Kemunduran Kita

Hal tersebut diungkap Nusron saat menanggapi soal tagar #KaburAjaDulu. Warganet ramai-ramai mengkritik kebijakan Pemerintah Indonesia yang dianggap tidak pro rakyat dan lebih memilih mengadu nasib di luar negeri.

"Jadi kalau ada masalah, ayo kita selesaikan masyarakat. Pemerintah siap berdialog, siap menyelesaikan bersama-sama kalau ada masalah," kata Nusron Wahid di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Senin, 17 Februari 2025.

Mendagri Akui Timses Bisa Masuk BUMD Jalur Ordal: Jadi Beban Kalau Tak Profesional

Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid

Photo :
  • VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham

Menurut dia, pemerintah tidak menutup diri dan selalu menerima kritikan dari masyarakat, termasuk kebijakan. Pemerintah, lanjut dia, akan mempertimbangkan segala kebijakan yang akan ditetapkan.

Mendagri Sebut 300 BUMD Alami Kerugian, Usul Buat UU ke DPR

"Emang pemerintah selama ini menutup mata, kemudian menutup telinga untuk kritikan masyarakat? Kan tidak. Kita ini pemerintah terbuka terhadap masukan, kalau memang bener ya bener. Kalau memang salah, ya salah," kata Nusron.

Nusron juga meminta masyarakat tidak membanding-bandingkan Indonesia dengan luar negeri. "Kalau kata lagunya kan, ojo dibanding-bandingke dengan luar negeri, kan karakter Indonesia beda dengan luar negeri," pungkasnya.

Diketahui, media sosial kembali diramaikan oleh tren baru, kali ini dengan tagar #KaburAjaDulu yang viral di platform X. Pada Kamis, 13 Februari 2025, unggahan dengan tagar ini telah mencapai lebih dari 24 ribu kali, mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Saat mencari kata kunci ‘Kabur Aja Dulu’ di kolom pencarian X, Anda akan menemukan berbagai keluhan warga negara Indonesia terkait sejumlah kebijakan terbaru.

Beberapa isu yang menjadi sorotan meliputi pemutusan hubungan kerja (PHK) di TVRI dan RRI, prediksi kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) oleh Kementerian Pendidikan, efisiensi anggaran, hingga pemblokiran anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN), yang dianggap menandakan kurang berjalannya proyek yang sebelumnya disebut sebagai ibu kota baru.

Selain berisi keluhan, tagar ini juga dipenuhi dengan ajakan untuk meninggalkan Indonesia dan mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Beberapa pengguna X mengekspresikan pandangan mereka terkait situasi di dalam negeri.

Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib.

DPR Dorong Kebijakan Relaksasi Impor Dievaluasi karena Bisa Rugikan UMKM

Anggota DPR RI dorong kebijakan relaksasi impor dievaluasi karena bisa menyebabkan kerugian bagi UMKM

img_title
VIVA.co.id
17 Juli 2025