Komisi XII DPR Minta Pertamina Klarifikasi Lengkap Soal Dugaan Pengoplosan BBM

Jakarta, VIVA -- Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryadi meminta PT Pertamina memberi penjelasan lengkap terkait dugaan pengoplosan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang ramai disoroti publik.

Menurut Bambang, isu itu  dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Pertamina. Bambang juga memastikan, pihaknya mendukung proses hukum dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang saat ini tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung) RI. 

"Penegakan hukum silakan berjalan, kami sangat mendukung. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui bagaimana sebenarnya penentuan Research Octane Number (RON) dalam BBM," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025. 



Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan ditetapkan tersangka

Photo :

• Antara

Bambang menekankan, jika benar terjadi pemalsuan nilai RON pada BBM, maka hal ini dapat berdampak serius pada kinerja mesin kendaraan.

"Untuk memastikan hal itu, kami berencana mengundang industri otomotif, seperti Gaikindo dan Astra, agar mendapatkan klarifikasi apakah ada kendala teknis yang dialami kendaraan akibat dugaan oplosan BBM, seperti korosi atau gangguan lainnya. Ini penting agar isu ini tidak berkembang liar di masyarakat," kata Bambang.

Hal senada dikemukakan anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian. Ia juga meminta Pertamina Patra Niaga segera memberikan klarifikasi terkait isu dugaan pengoplosan BBM jenis Pertamax.

Menurutnya, klarifikasi ini penting agar tidak muncul opini negatif di masyarakat, terutama setelah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, terjerat kasus hukum.

"Jangan sampai masyarakat merasa dibohongi. Jika tidak segera diklarifikasi, ini bisa berdampak buruk terhadap kepercayaan publik," kata Ramson.

Ramson juga mengingatkan Pertamina segera menyelesaikan masalah ini tanpa harus melibatkan Presiden Prabowo Subianto.

"Jangan sampai Presiden yang harus turun tangan untuk mengklarifikasi isu ini. Sebaiknya, Pertamina Patra Niaga yang langsung memberikan penjelasan karena ini memang tanggung jawab mereka," ujarnya. 

Halaman Selanjutnya

Menurutnya, klarifikasi ini penting agar tidak muncul opini negatif di masyarakat, terutama setelah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Riva Siahaan, terjerat kasus hukum.