Anak Menteri Hukum Abcandra dan Waketum Nasdem Ahmad Ali Dilaporkan ke KPK

Jakarta, VIVA - Mantan staf anggota DPD RI, Muhammad Fithrat Irfan, menyerahkan data tambahan soal 95 nama senator yang diduga terlibat skandal suap pemilihan pimpinan DPD RI dan pimpinan MPR RI unsur DPD RI kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat, 7 Maret 2025.

Satu diantara nama yang dilaporkan yakni wakil ketua MPR dari unsur DPD yang diduga menjadi pihak pemberi suap. 

Diketahui, wakil ketua MPR dari unsur DPD periode 2024-2029 dijabat oleh Abcandra Muhammad Akbar Supratman, anak Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtas. 

“Iya saya lampirkan (data Akbar juga). Yang bersangkutan jadi dari ketua, wakil ketua sama yang wakil ketua MPR itu. Nanti kita tunggu dari KPK karena sudah menyerahkan datanya ke KPK,” Irfan di kantor KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, 7 Maret 2025.

Selain menyerahkan daftar nama terduga penerima dan pemberi suap, klaim Irfan, ia juga menyerahkan bukti percakapan dalam grup WhatsApp yang menunjukkan adanya dugaan praktik suap tersebut. Termasuk, juga melaporkan mantan Wakil Ketua Partai Nasdem Ahmad Ali, yang diduga sebagai penyedia uang suap untuk pemilihan Abcandra Muhammad Akbar Supratman, sehingga bisa duduk di posisi wakil ketua MPR. 

“Kalau untuk petinggi parpol itu saya sebutkan namanya eks Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali. Dia ada hubungannya terkait penyedia diduga penyedia aliran dana untuk wakil ketua MPR RI,” kata Irfan. 

Menurut Irfan, alasan Ahmad Ali menyediakan dana itu lantaran elite Nasdem tersebut berasal dari daerah yang sama dengan Abcandra Akbar dan Supratman Andi Agtas yakni Sulawesi Tengah. 

“Mungkin ada kepentingan-kepentingan lain di luar sana yang mereka ingin dari daerah hingga pusat itu ada orang-orang dari Sulawesi tengah yang bisa dapat posisi yang krusial yang strategis di pemerintahan,” kata Irfan.

KPK Sita 9 Kendaraan usai Geledah Tujuh Lokasi Kasus Dugaan Pemerasan TKA di Kemnaker

KPK telah melakukan upaya penggeledahan terhadap sejumlah lokasi terkait kasus dugaan pemerasaan dan/atau penerimaan gratifikasi di Binapenta Kementerian Ketenagakerjaan.

VIVA.co.id

23 Mei 2025