BP Haji ke PP Muhammadiyah, Haedar Harap Bisa jadi Tonggak Sejarah Pengelolaan Haji Indonesia

Jakarta, VIVA – Badan Penyelenggara Haji Republik Indonesia atau BP Haji, mengunjungi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, untuk meminta nasihat terkait peningkatan penyelenggaraan haji di Tanah Air.

Dalam pertemuan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, Kepala BP Haji Moch. Irfan Yusuf, didampingi Wakil Kepala Dahnil Anzar Simanjuntak beserta jajaran. BP Haji menegaskan komitmennya untuk menjalankan amanah ini dengan optimal.

“Kami datang ke Muhammadiyah untuk meminta nasihat dan dukungan. Haji bukan sekadar perjalanan ibadah, tetapi juga tanggung jawab besar dunia dan akhirat. Dengan kolaborasi ini, kami berharap penyelenggaraan haji dapat lebih profesional dan sesuai harapan Presiden serta umat Islam Indonesia,” ujar Kepala BP Haji yang akrab disapa Gus Irfan, dalam keterangan persnya, dikutip Jumat 7 Maret 2025.



BP Haji Silaturahmi dengan PP Muhammadiyah

Photo :

• Humas BP Haji

Sementara Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, menambahkan bahwa Presiden Prabowo Subianto ingin adanya reformasi dari pengelolaan haji. Yang mana penekakannya juga adalah efisiensi dan profesionalisme.
 
“BP Haji telah menyiapkan strategi EMAN (Efisien, Aman, Nyaman) serta Visi Tri Sukses: Sukses Ritual, Sukses Ekosistem Ekonomi Haji, dan Sukses Peradaban,” kata Dahnil.

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik komitmen dari BP Haji. Haedar menegaskan tentang pentingnya pengelolaan haji yang matang, mengingat kompleksitasnya yang mencakup aspek syariah, sosial, ekonomi, dan politik. 

"Haji bukan hanya ibadah, tetapi juga bagian dari identitas keagamaan umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, bimbingan syariah yang optimal dan tata kelola yang profesional sangat diperlukan,” ujarnya.

Transparansi dalam pengelolaan dana haji juga ditekankan oleh Haedar. Sebab perputaran dana yang dikelola dari pelaksanaan ibadah haji ini sangat besar, melibatkan banyak kepentingan.

Dari sisi politik saja, jelas Haedar, penyelenggaraan haji melibatkan kebijakan pemerintah, peran DPR, serta diplomasi dengan Arab Saudi. Maka dari itu, butuh pengelolaan yang lebih profesional.

Ditegaskan Haedar, cita-cita teologis dari umat Islam adalah ingin naik haji. Terlepas dari berbagai unsur tersebut. Maka penyelenggaraan haji harus dikelola dengan baik, sistemnya bagus dan tidak instan.

“Dalam konteks ini, BP Haji RI memperoleh harapan lebih besar untuk menghadirkan penyelenggaraan haji yang lebih baik, termasuk mengurai antrean panjang jemaah haji yang semakin meningkat, khususnya dengan mayoritas calon jemaah berusia 50 tahun ke atas,” tambahnya.

Dalam pertemuan ini, juga dibahas dukungan Muhammadiyah terhadap revisi UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Revisi ini dimaksudkan agar BP Haji RI dapat optimal menjalankan tugasnya secara penuh sesuai mandat Presiden. 

Selain itu, dibahas wacana pelaksanaan Dam di Indonesia sebagai solusi atas berbagai kendala di Arab Saudi, demi optimalisasi manfaat yang dapat langsung dirasakan masyarakat di Tanah Air.

Haedar kembali menegaskan bahwa Muhammadiyah siap mendukung BP Haji. Untuk ke depannya menjadi tonggak baru dalam sejarah pengelolaan haji Indonesia, dengan pelayanan yang lebih profesional, transparan, dan memberikan manfaat luas bagi umat.

Halaman Selanjutnya

Dari sisi politik saja, jelas Haedar, penyelenggaraan haji melibatkan kebijakan pemerintah, peran DPR, serta diplomasi dengan Arab Saudi. Maka dari itu, butuh pengelolaan yang lebih profesional.