Dana TPPU Syahrul Yasin Limpo Diduga Mengalir ke Nasdem Tower, KPK Diminta Usut Tuntas

Jakarta, VIVA – Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali disorot.

Sekelompok massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Anti Korupsi menggelar aksi di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat 11 April 2025 untuk mendesak agar kasus tersebut kembali diusut secara menyeluruh, terutama terkait aliran dana mencurigakan yang diduga digunakan untuk membangun Nasdem Tower.

Koordinator aksi, Andi Ardian, menyatakan bahwa pihaknya melihat adanya kejanggalan dalam penghentian pengusutan terhadap seorang pengusaha bernama Hanan Supangkat.

Hanan dikenal sebagai eksekutor sejumlah proyek strategis di Kementerian Pertanian dan disebut-sebut memiliki kedekatan dengan SYL.



Aliansi Masyarakat Anti Korupsi meminta KPK usut kasus TPPU Kementan

Photo :

• Aliansi Masyarakat Anti Korupsi

“Dengan ditemukannya uang Rp15 miliar oleh KPK di rumahnya, mengindikasikan peranan penting HS dan SYL yang dekat dengan petinggi Partai Nasdem,” ujar Andi dalam keterangan resminya, Jumat 11 April 2025.

Andi bahkan menduga, aliran dana dari kasus TPPU tersebut turut mengalir untuk pembangunan gedung megah milik Partai Nasdem, yakni Nasdem Tower. 

Gedung tersebut sebelumnya menuai sorotan publik karena kemegahannya yang dinilai tak sebanding dengan transparansi sumber pendanaannya.

“Kita patut menduga dan mendorong KPK menyelidiki juga pembangunan gedung mewah Nasdem Tower yang selama kami duga berasal dari aliran dana TPPU kader Nasdem yakni SYL,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya keberanian KPK dalam menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu, termasuk jika ada dugaan keterlibatan elit partai politik.

“KPK wajib ungkap peranan Hanan Supangkat, kita kawal KPK dan jangan sedikitpun penyidik KPK takut atas intervensi yang mungkin datang dari elit parpol,” tutup Andi.

Halaman Selanjutnya

Gedung tersebut sebelumnya menuai sorotan publik karena kemegahannya yang dinilai tak sebanding dengan transparansi sumber pendanaannya.