Polri Instruksikan Jajaran Gelar Operasi Besar Berantas Premanisme di Seluruh Wilayah Indonesia

Jakarta, VIVA – Polri menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan yang dilaksanakan serentak sejak 1 Mei 2025 dengan target menyasar praktik premanisme yang dinilai semakin marak dan meresahkan masyarakat.

Praktik premanisme yang acap kali terjadi di berbagai wilayah di Indonesia itu dipandang bisa mengganggu stabilitas keamanan dan iklim investasi nasional.

Operasi besar yang tertuang dalam Surat Telegram Nomor: STR/1081/IV/OPS.1.3./2025 itu ditujukan kepada seluruh jajaran Polda dan Polres di Indonesia dengan pendekatan penegakan hukum yang didukung kegiatan intelijen, pre-emtif, dan preventif.

“Polri berkomitmen memberantas aksi premanisme yang selama ini menjadi keresahan masyarakat dan berpotensi menghambat investasi,” kata ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Hubungan Masyarakat Polri, Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 7 Mei 2025.

Trunoyudo menyampaikan bahwa operasi tersebut bertujuan menindak tegas para pelaku dan juga mengungkap jaringan premanisme secara menyeluruh yang dinilai kerap meresahkan masyarakat.

Adapun jenis kejahatan yang menjadi fokus dalam penindakan dalam operasi tersebut yakni mencakup pemerasan, pungutan liar, pengancaman, intimidasi, pengeroyokan, hingga penganiayaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ujarnya.

Tak hanya itu, Trunoyudo juga menyampaikan bahwa pelaksanaan operasi itu juga bersinergi dengan pihak lain, seperti TNI, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.

“Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk menjamin keberhasilan operasi dan menciptakan stabilitas jangka panjang,” kata Trunoyudo.

Halaman Selanjutnya

“Premanisme dalam bentuk apa pun yang mengganggu ketertiban masyarakat dan iklim usaha akan ditindak tegas. Ini adalah bagian dari upaya menciptakan rasa aman dan kepastian hukum, terutama bagi para pelaku usaha di Indonesia,” ujarnya.