Sindiran Dedi Mulyadi Untuk KPAI yang Persoalkan Anak Dikirim ke Barak Militer

Jakarta, VIVA – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, meminta kepada Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, untuk turut terlibat penanganan kasus anak-anak bermasalah di Jawa Barat. Tidak sekedar mengkritik programnya.

Hal tersebut dikatakan politisi yang juga akrab disapa KDM itu, usai menyambangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin pagi, 19 Mei 2025.

Sebelumnya KPAI melayangkan temuannya terkait program Dedi Mulyadi yang mengirim anak ke barak militer. Salah satu temuan KPAI itu adalah pelanggaran hak anak.

“Bahwa KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengkoreksi kekurangan dari sebuah kegiatan yang dilakukan yang itu penanganan darurat dari sebuah problem,” ujar dia kepada wartawan, Senin, 19 Mei 2025.

Dedi menyebutkan, bahwa KPAI semestinya mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang dialami oleh anak-anak remaja saat ini. Mulai dari persoalan di rumah hingga lingkungannya.

“Apakah itu karena problem di rumahnya, problem di sekolahnya yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” kata Dedi.

Politisi Partai Gerindr itu juga menilai, KPAI semestinya terlibat atas ribuan anak yang bermasalah di Jawa Barat. Dengan begitu, harapannya adalah agar permasalahannya selesai.

“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ucap dia.

Tak hanya itu, Dedi menambahkan, KPAI bisa melihat sejumlah 39 anak yang telah selesai menjalankan pendidikan di barak militer.

“Bisa dilihat bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya kemudian rasa empatinya bahkan dia menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan itu di sekolah,” jelasnya.

Halaman Selanjutnya

“Kalau KPAI sibuk terus ngurusin persoalan tempat tidur dan sejenisnya, tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ucap dia.