Kepala BGN Minta SPPG Berani Tolak Bahan Baku MBG yang Jelek

Bandung, VIVA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berani menolak bahan baku yang jelek agar program makan bergizi gratis (MBG) tidak bermasalah lagi ke depannya.

"Untuk pengetatan akibat kejadian selama ini, kita mulai meningkatkan SOP semakin ketat, transparan, cepat, tepat waktu. Kita mulai dari pemilihan bahan baku. Sekarang bahan baku harus yang bagus, yang fresh. Jadi SPPG dan Kepala SPPG, itu harus berani menolak bahan baku yang jelek," kata Dadan di Kabupaten Bandung pada Senin, 19 Mei 2025.

Untuk prosedur pengetatan selanjutnya, kata dia, yaitu mempersingkat antara waktu produksi dengan pengiriman, dan memberlakukan protokol keamanan saat proses pengantaran dari dapur ke sekolah. "Mengingat kejadian selama ini karena masaknya terlalu lama," ujarnya.

Menurut dia, prosedur pengetatan berikutnya pembatasan waktu maksimum pengantaran untuk menjaga kualitas makanan. Lalu memperketat mekanisme distribusi di sekolah, termasuk penyimpanan dan penyerahan kepada siswa.

Selain itu, lanjut dia, juga menetapkan batas toleransi waktu antara makanan diterima dan harus segera dikonsumsi. Kemudian, menetapkan kewajiban uji organoleptik (tampilan, aroma, rasa, dan tekstur) terhadap makanan sebelum dibagikan. 

“Jadi, delivery-nya harus cepat. Kemudian sampai di sekolah tidak boleh terlalu lama juga disimpan. Jadi, harus langsung dimakan. Kita harus melakukan uji organoleptik. Jadi, sebelum dibagikan itu harus dibuka, dicium, dirasakan kalau bagus kita langsung lanjutkan kalau jelek langsung ditarik," ujarnya.

Selanjutnya, Dadan mengatakan secara rutin akan dilakukan pelatihan penjamah makanan, mengingat banyak kejadian yang ada di SPPG yang telah dua sampai tiga bulan melakukan kegiatan.

"Kita lihat demikian, karena mungkin menganggap bahwa itu menjadi kegiatan rutin. Sehingga kita putuskan setiap dua bulan harus ada penyegaran melalui pelatihan penjamah makanan. Itu kerja sama dengan pemda, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan, kemudian Ketahanan Pangan, BPOM, dan lain-lain. Pelatihan dilakukan tiap bulan pada Sabtu dan Minggu," ungkapnya.

Selain meningkatkan SOP, Dadan menambahkan aspek organisasi juga menjadi perhatian termasuk soal transparansi dana yang dibuat semakin mudah dan akuntabel. Di mana, saat ini tidak diperkenankan SPPG beroperasi sebelum memiliki rekening virtual (virtual account) yang diverifikasi dua pihak dan uang muka yang dibayarkan untuk 10 hari ke depan.

"Jadi, sekarang itu UMKM mudah. Karena untuk modalnya kita beri 10 hari ke depan, kurang lebih Rp450 juta. Dan bisa dipertanggungjawabkan selama 10 hari. Kemudian dia harus mengusulkan proposal terus berkelanjutan. Sehingga, tidak ada uang mitra lagi yang digunakan untuk mengolah makanan menjadi program makanan bergizi ini," tegas dia.

Sebelumnya, pada awal Mei 2025, sebanyak 400 pelajar diduga mengalami keracunan menu MBG di Kecamatan Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya. Data tersebut diperoleh dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya. Pelajar yang terdampak berasal dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari TK, SD, hingga SMP.(Ant)

KKB Bakar Gedung Sekolah dan Rumah Guru SD Pinapa di Kabupaten Puncak Papua

Pembakaran yang dilakukan KKB itu terungkap dari virtual drone yang diterbangkan Minggu.

VIVA.co.id

7 Juli 2025