DPD: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh untuk Menyelesaikan Persoalan di Papua

Jakarta, VIVA - Dalam rangka penyusunan agenda kegiatan lima tahun ke depan sesuai Surat Keputusan (SK) yang diterima, Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPD–DPR Daerah Pemilihan Papua di MPR RI (FOR Papua MPR RI) menyampaikan sikap resmi terkait eskalasi konflik bersenjata yang kembali meningkat di Tanah Papua, khususnya wilayah Papua Tengah.

Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai mengatakan FOR Papua MPR RI akan segera melakukan audiensi dengan Presiden RI dan beberapa kementerian strategis, terutama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) guna membahas arah kebijakan Papua secara menyeluruh dan menyatukan persepsi lintas lembaga.

“Kami semua menyadari bahwa eskalasi satu minggu terakhir ini sangat mengkhawatirkan penembakan terjadi di banyak titik, korban terus berjatuhan dari pihak aparat maupun masyarakat sipil, dan gelombang pengungsi terus meningkat,” kata Yorrys di Gedung MPR Kompleks Parlemen pada Selasa, 27 Mei 2025.



Wakil Ketua DPD RI, Yorrys Raweyai

Photo :

• Istimewa

Menurut dia, pendekatan keamanan yang selama ini diandalkan perlu dievaluasi total. Meskipun berbagai operasi seperti Operasi Damai Cartenz telah dijalankan, kenyataannya kondisi di lapangan tidak menunjukkan penurunan konflik, bahkan semakin memburuk setelah adanya pemekaran wilayah.

“Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap strategi keamanan yang diterapkan. Operasi kemanusiaan tidak boleh berubah arah menjadi tekanan militer semata. Kami ingin duduk bersama untuk menyusun satu solusi komprehensif yang adil dan manusiawi,” jelas dia.

Kata dia, persoalan Papua tidak semata menyangkut pembangunan atau ekonomi, melainkan persoalan politik yang telah berlangsung hampir 70 tahun. Oleh karena itu, Yorrys menilai penyelesaiannya pun harus ada kesetaraan posisi dalam dialog, keterbukaan pemerintah pusat, dan pelibatan representasi daerah secara penuh.

“Pemerintah harus jujur menjawab, mau dibawa ke mana Papua ke depan? Kalau kita tidak punya persepsi bersama, maka kekerasan dan pengungsian akan terus terjadi. Kita harus berhenti melihat Papua sebagai objek keamanan dan mulai memperlakukannya sebagai subjek kemanusiaan. Kami siap membangun komunikasi intensif dengan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami menunggu arah kebijakan yang jelas dan berani dalam menyelesaikan konflik Papua, bukan sekadar menjaga stabilitas semu,” ujarnya.

Berikut peryataan sikap Forum Komunikasi dan Aspirasi Masyarakat Papua di Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (For Papua MPR RI) yang terdiri dari anggota DPR RI dan DPD RI dari wilayah Tanah Papua:

1. Konflik Berkepanjangan Butuh Pendekatan Komprehensif

Konflik bersenjata di Papua yang terus meningkat memerlukan respons terpadu dari semua pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, aparat keamanan, dan lembaga terkait. Penyelesaian tidak bisa hanya bersifat militeristik.

2. Korban Sipil Terus Bertambah

Peningkatan jumlah korban dari masyarakat sipil dan aparat menunjukkan bahwa pendekatan yang selama ini dilakukan belum efektif. Perlu strategi baru yang mengedepankan kemanusiaan.

3. Evaluasi Total Pendekatan Keamanan

Penempatan aparat TNI dan Polri dalam jumlah besar justru menambah trauma dan ketidakpercayaan masyarakat. Pemerintah pusat harus segera mengevaluasi pendekatan ini dan menggantinya dengan kebijakan yang lebih humanis.

4. Janji Pendekatan Damai Harus Ditepati

Komitmen pemerintah pusat untuk menyelesaikan persoalan Papua secara damai dan bermartabat harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan hanya retorika.

5. Libatkan Lembaga Konstitusional dan Perwakilan Rakyat Papua

Penanganan Papua harus melibatkan lembaga formal seperti DPR RI, DPD RI, serta tokoh masyarakat Papua dalam dialog terbuka di bawah koordinasi For Papua MPR RI.

6. Hentikan Pendekatan Sektoral

Kebijakan Papua tidak bisa disamaratakan dengan wilayah lain. Perlu pendekatan kontekstual yang menghormati budaya, sejarah, dan realitas Papua.

7. Sinergi Antar Kementerian dan Lembaga

Seluruh instansi pemerintah harus memiliki visi yang selaras terkait Papua, khususnya Kemenko Polhukam, Kemenhan, Kemenkumham, TNI, dan Polri.

8. Bangun Dialog Setara dan Inklusif

Penanganan konflik Papua harus melibatkan seluruh elemen dan tidak bisa diselesaikan secara sepihak. Dialog sejajar dan kolaboratif adalah kunci menuju perdamaian berkelanjutan.

Halaman Selanjutnya

“Pemerintah harus jujur menjawab, mau dibawa ke mana Papua ke depan? Kalau kita tidak punya persepsi bersama, maka kekerasan dan pengungsian akan terus terjadi. Kita harus berhenti melihat Papua sebagai objek keamanan dan mulai memperlakukannya sebagai subjek kemanusiaan. Kami siap membangun komunikasi intensif dengan pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kami menunggu arah kebijakan yang jelas dan berani dalam menyelesaikan konflik Papua, bukan sekadar menjaga stabilitas semu,” ujarnya.