Polri Perluas Dapur MBG, 7 Lokasi Beroperasi dan 22 Nyusul di Seluruh Indonesia
- VIVA.co.id/Foe Peace Simbolon
Kota Depok, VIVA - Polri mempercepat pembukaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG Polri) sebagai bentuk nyata mendukung program makan bergizi gratis atau MBG yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto.
“Dukungan penuh datang dari Kapolri dan jajaran yang menyatakan fokus pada kecepatan operasional, kualitas gizi, dan pemerataan layanan," kata Irwasum Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo, Senin, 2 Juni 2025.
Dedi meninjau langsung lokasi pembangunan SPPG Polri baru di Markas Brimob Kalapa Dua, Depok. Bangunan seluas 15x26 meter ini itu sudah 40 persen rampung, dan ditargetkan beroperasi 15 hari kedepan. Peralatan masak dipastikan oleh ahli guna memenuhi standar keamanan pangan.
Katanya, masyarakat sudah bisa mengakses makanan bergizi gratis di tujuh lokasi SPPG Polri, termasuk di Pejaten dan Cipinang (Jakarta), Markas Polda Jawa Barat, serta titik strategis di Banten, Bali, Bengkulu, dan Polda Metro Jaya.
Layanan ini disebut menjangkau 21.000 penerima manfaat. Dia nengatakan, komitmen kualitas dan kecepatan pelayanan terus didorong oleh pihaknya selaku ketua gugus tugas Makanan Bergizi Gratis.
"SPPG Polri hadir untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang kesulitan mengakses makanan bergizi. Kami bekerja dengan prinsip cepat, tepat, dan terukur. Dari 89 lokasi yang sedang kami siapkan, 7 sudah beroperasi, 22 dalam verifikasi, dan 60 lainnya dalam pembangunan. Ketika seluruhnya berjalan, diperkirakan 259.000 penerima manfaat akan terlayani," ujarnya
Lebih lanjut dia mengatakan, ekspansi ke seluruh Indonesia sebanyak 22 SPPG Polri tambahan sedang dalam tahap akhir persiapan, tersebar dari Aceh hingga Papua, termasuk DIY, Jambi, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Polri membuka kesempatan bagi relawan untuk bergabung dalam distribusi makanan.
Bos Buruh: Presiden Prabowo Janji Segera Bahas RUU Perampasan Aset
Presiden RI Prabowo Subianto disebut berjanji untuk segera melakukan pembahasan terkait Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.
