Jalin Kerja Sama, Polri-Bulog Target Serap Panen Jagung Petani 1 Juta Ton

Jakarta, VIVA – Perum Bulog dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjalin kerja sama untuk mendukung ketahanan pangan nasional dalam menyerap hasil panen jagung petani. Ditargetkan, ada 1 juta ton panen jagung yang akan diserap.

Jalinan kerja sama ini disepakati dalam audiensi antara Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Novi Helmy Prasetya dengan Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo, Senin, 2 Juni 2025.

Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati mekanisme penyerapan jagung yang melibatkan 26 kantor wilayah dan 133 kantor cabang Bulog di seluruh Indonesia.



Irwasum Polri Komjen Pol Dedi Prasetyo memimpin panen jagung raya di Madiun

Photo :

• dok Polri

Bulog nantinya akan bertindak sebagai penyerap hasil panen dengan kapasitas gudang mencapai 120–300 ton per unit, didukung fasilitas pengering untuk menjaga kualitas jagung. 

Harga beli di tingkat petani sesuai ketetapan badan pangan nasional demi stabilitas pasar. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 6 triliun untuk mendukung program ini.  

"Dengan infrastruktur yang dimiliki, Bulog siap menyerap 1 juta ton jagung sekaligus menjaga keseimbangan harga untuk kesejahteraan petani," kata Letjen TNI Novi.

Sementara itu, Polri melalui jajaran Kapolres di seluruh Indonesia akan berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan kelancaran penyerapan dan pengawasan distribusi. Langkah ini sekaligus untuk mencegah praktik spekulasi yang dapat merugikan petani.  

"Sinergi ini merupakan langkah strategis untuk ketahanan pangan nasional. Kami akan memastikan seluruh jajaran terlibat aktif mendukung kesuksesan program," ucap Dedi.  

Sebagai tindak lanjut, Bulog dan Polri akan melakukan pengecekan kesiapan gudang serta alat pengering di seluruh unit. Sosialisasi kepada petani juga akan dilakukan melalui pendampingan oleh Polri dan dinas terkait.

Halaman Selanjutnya

Sementara itu, Polri melalui jajaran Kapolres di seluruh Indonesia akan berkoordinasi dengan Bulog untuk memastikan kelancaran penyerapan dan pengawasan distribusi. Langkah ini sekaligus untuk mencegah praktik spekulasi yang dapat merugikan petani.