Spot Wisata di Raja Ampat Ditutup Sementara untuk Wisatawan

Sorong, VIVA – Bupati Raja Ampat, Orideko Burdam menutup akses kunjungan wisatawan ke spot-spot wisata, khususnya di Pulau Wayag di Distrik Waigio Barat Kepulauan, imbas dari pemalangan oleh masyarakat.

Diketahui, aksi pemalangan Pulau Wayag dilakukan sejumlah warga adat pada Senin, 9 Juni 2025, setelah berhembus kabar pemerintah mengevaluasi izin tambang di wilayah mereka. Warga yang mengklaim pemilik hak ulayat itu melarang aktivitas wisata di kawasan itu. 

Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menutup akses kunjungan wisatawan ke spot-spot wisata di Raja Ampat.

Bupati Orideko Burdam menjelaskan, pembatasan atau pemberhentian kunjungan wisatawan sementara ke pulau dimaksud merupakan bagian penting untuk mengantisipasi adanya hal yang tidak diinginkan terjadi kepada wisatawan.

"Saya minta supaya aktivitas wisata di Waigio Barat Kepulauan ditutup sementara," katanya.

Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan keputusan pencabutan IUP dari empat perusahaan tambang nikel di Raja Ampat dalam rapat terbatas bersama beberapa menteri, Senin.

Empat IUP yang dicabut itu dimiliki oleh PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Melia Raymond Perkasa, dan PT Kawai Sejahtera.

Dampak dari keputusan itu, masyarakat yang menjadi karyawan PT. Melia Raymond Perkasa dan PT. KSM yang selama ini mendapatkan manfaat dari perusahaan tambang itu melalukan pemalangan terhadap spot wisata di Wayag.

Upaya konkret yang telah dilakukan Pemerintah Raja Ampat adalah melaksanakan kunjungan ke Pulau Manyaifun dan Batan Pele, Rabu, untuk melihat kondisi di sana dan sekaligus mendengarkan aspirasi masyarakat.

"Kita sudah turun ke Pulau Manyaifun dan mendengar aspirasi mereka, itulah yang akan kita bahas dalam kegiatan gelar tikar adat," ujarnya.

Menurut dia, segala persoalan yang ada harus diselesaikan dengan baik untuk mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat terdampak penutupan tambang nikel.

"Saya minta, mari kita hindari konflik, kita mengedepankan komunikasi yang baik. Tapi pada intinya nanti kita dalam waktu dekat kita gelar tikar adat untuk mencari solusi konkret," kata Bupati Raja Ampat Orideko Burdam.

Asosiasi Bupati Usul Perpanjangan Jabatan Kepala Daerah Imbas Putusan MK

MK memutuskan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah dipisahkan dengan jeda waktu paling singkat 2 tahun paling lama 2 tahun 6 bulan

VIVA.co.id

5 Juli 2025