Kepala BMKG: Peringatan Dini Tak Boleh Padam karena Bergantinya Pemimpin

Prancis, VIVA – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati menekankan pentingnya keberlanjutan sistem peringatan dini bencana di tengah tantangan kepemimpinan daerah yang berubah. 

Hal tersebut diungkapkan Dwikorita saat mewakili Indonesia dalam forum tingkat tinggi United Nations Ocean Conference (UNOC) yang digelar pada 9–10 Juni 2025 di Nice, Prancis.

Dalam forum global tersebut, Dwikorita mengungkapkan bahwa peningkatan kesadaran dunia terhadap mitigasi bencana, khususnya bencana hidrometeorologi dan tsunami, merupakan kabar baik dan sangat diapresiasi. Namun, ia menekankan bahwa peningkatan kesadaran saja tidak cukup jika tidak disertai dengan kesinambungan tindakan nyata di tingkat lokal/Daerah.

"Satu kota di Indonesia sudah kami siapkan dengan sistem peringatan dini tsunami secara komprehensif. Semua unsur terlibat, dari pembuat kebijakan, peneliti, universitas, masyarakat hingga pemimpin daerah. Tapi ketika kepemimpinan di daerah tersebut berganti, semua kebijakan itu "masuk laci". Tiga tahun kemudian, tsunami terjadi. Dan mereka tidak siap,” ujar Dwikorita dalam keterangannya, dikutip Senin, 16 Juni 2025.

Dwikorita menegaskan bahwa bencana di era perubahan iklim kini semakin tidak bisa diprediksi. Ia mencontohkan munculnya Siklon Tropis Seroja tahun 2021, yang secara teori tidak seharusnya terbentuk di dalam wilayah tropis Indonesia, yaitu Wilayah yang berada diantara 10 derajat Lintang Utara hingga 10 derajat Lintang Selatan. 

Peristiwa itu, lanjut dia, menjadi bukti bahwa pendekatan mitigasi dan peringatan dini harus terus dikembangkan dan tidak boleh bergantung pada keberuntungan semata.

“Siklon tropis seharusnya tidak terbentuk di dalam zona tropis trrdebut, namun kenyataannya hal tersebut terjadi. Ini mengejutkan kami dan menunjukkan bahwa tantangan bencana semakin tidak terduga,” tegasnya.

Dalam konteks penguatan sistem peringatan dini, Dwikorita juga menyoroti pentingnya inovasi teknologi dan observasi laut dalam, yang terus berkembang di banyak negara. Namun ia mengingatkan bahwa teknologi tanpa dukungan sosial-politik yang konsisten akan sia-sia.

“Kita belajar bahwa saat semua orang siap, entah bagaimana bencana tidak terjadi. Tapi saat kita mulai lengah, bencana bisa datang. Inilah refleksi penting yang harus dijaga kesinambungannya oleh semua pihak,” katanya.

Dwikorita mengapresiasi pelajaran dari berbagai negara seperti Jamaika, Afrika Selatan, Brasil, dan negara-negara Pasifik, yang menjadi inspirasi dalam membangun ketahanan menghadapi bencana laut.

Namun, menurutnya, pembelajaran terpenting tetap berada pada bagaimana menjaga kesinambungan komitmen, terutama di level lokal atau daerah.

Baru 68 Persen Daerah di Indonesia Punya Kajian Risiko Bencana, BNPB Lakukan Ini

BNPB mencatat baru 312 daerah atau sekitar 68 persen dari 456 daerah di seluruh Indonesia yang mempunyai Kajian Risiko Bencana (KRB).

VIVA.co.id

6 Agustus 2025