Puan: Pelaksanaan Haji 2025 Banyak yang Harus Dievaluasi
- VIVA.co.id/Rahmat Fatahillah Ilham
Jakarta, VIVA -Â Ketua DPR RI, Puan Maharani mengatakan banyak hal yang harus dievaluasi terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025.
Hal itu disampaikan Puan merespons soal adanya nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta, yang memuat lima catatan terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriyah/2025 Masehi.
"Memang dalam pelaksanaan haji kali ini banyak hal yang kita harus evaluasi, banyak hal yang harus kita selesaikan dengan lebih baik sehingga pelaksanaan haji di tahun depan itu tidak akan terulang," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 24 Juni 2025.
Jemaah haji dari berbagai negara antre memasuki Gua Hira di Makkah, Arab Saudi
- Andika Wahyu/MCH 2025
Puan mengatakan pihaknya akan meminta laporan dari tiga Pimpinan DPR yakni Adies Kadir, Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal yang turut mengawasi penyelenggaraan haji 2025.Â
"Nanti hari ini baru kita buka masa sidangnya, kita akan mendapatkan laporan kebetulan ketiga Pimpinan DPR ikut dalam haji tahun ini," tutur Puan.
Selain itu, kata Puan, Pimpinan DPR RI juga akan meminta penjelasan dari Komisi VIII DPR RI yang turut melakukan pengawasan pelaksaan ibadah haji tahun 2025.
"Kita akan mendapatkan laporannya juga dari teman-teman dan Komisi VIII. Setelah itu, jika memang harus dilakukan pansus haji untuk pelaksanaan perbaikan ke depan, kita DPR sesuai dengan mekanismenya akan melaksanakan pansus haji," jelas dia.
Sebelumnya diberitakan, Kementerian Agama (Kemenag) menanggapi beredarnya nota diplomatik dari Duta Besar Arab Saudi di Jakarta yang memuat lima catatan terkait penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriyah/2025 Masehi.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief menegaskan bahwa hal tersebut adalah dinamika operasional haji yang telah diselesaikan sebelum puncak haji dan telah dikomunikasikan langsung kepada otoritas Saudi.
"Alhamdulillah, sebagian besar sudah bisa kita atasi di lapangan dan kita sampaikan penjelasannya kepada otoritas setempat. Surat tersebut berbicara tentang apa yang kita lakukan sejak dua sampai empat minggu lalu, yang tetap dimasukkan sebagai catatan untuk perbaikan oleh penyelenggara haji," ujar Hilman Latief di Madinah pada Jumat, 20 Juni 2025.
Nota diplomatik bertanggal 16 Juni 2025 itu sejatinya adalah catatan tertutup yang ditujukan hanya kepada Menteri Agama, Dirjen PHU, dan Direktur Timur Tengah Kemenlu. Namun, karena beredar ke publik, Hilman merasa perlu memberi penjelasan resmi.
