Mendagri Tito Soroti Minimnya Belanja Anggaran di 4 Provinsi DOB Papua

Jakarta, VIVA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian menyoroti minimnya belanja anggaran di empat provinsi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pengunungan dan Papua Barat Daya. 

"Kalau kita lihat data ini, empat daerah yang DOB sebelah kanan semua, yaitu belanjanya sangat rendah," kata Tito dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 2 Juli 2025.

Tito memaparkan, idealnya pendapatan semua daerah pada bulan Juni 2025 di atas 40 persen dengan komposisi anggaran yang dibelanjakan tidak beda jauh dengan pendapatan.

Namun, dia menyebutkan, Provinsi Papua Barat Daya belanja anggarannya baru mencapai angka 11 persen. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat Daya, kata dia, lebih banyak menggunakan anggaran untuk belanja pegawai. 



Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian

Photo :

• Kemendagri

Dia khawatir, belanja anggaran untuk masyarakat belum dilakukan. "Provinsi papua barat daya ini pendapatannya 17 persen, belanjanya baru 11 persen lebih artinya ini lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai. Belanja untuk masyarakatnya kami khawatir belum menyentuh," katanya.

Untuk Papua Tengah, Tito menyebutkan, anggarannya terlalu banyak disimpan di bank.  Kebijakan tersebut, dinilai Tito, cukup bagus dalam menyerap anggaran dari pusat, namun pembelanjaannya masih sangat kurang. 

Menurut Tito, permasalahannya adalah rencana pergantian kepala dinas sehingga uangnya ditahan di tingkat provinsi. 

"Ini 48 persen anggaran mereka, pendapatannya, tapi belanjanya baru 15 persen. Kami sudah menyampaikan kepada gubernur, mengecek masalahnya di mana. Salah satu permasalahannya, adalah ini artinya uangnya terlalu banyak disimpan di bank, bagus dalam menyerap anggaran dari pusat, tapi pembelanjaannya sangat kurang,” ujar Tito.

“Dan ini masalahnya adalah rencana pergantian dari kepala-kepala dinas, sehingga uangnya ditahan di tingkat provinsi. Kami sudah telepon langsung Pak Gubernur, agar segera kalau mau dilakukan pergantian pejabat tapi uangnya jangan ditahan. Ini bulan Juni, harus dieksekusi supaya terjadi peredaran uang," katanya.

Sementara mengenai belanja anggaran Papua Pegunungan, Tito menyebutkan sebagai hal yang paling memprihatinkan dibandingkan provinsi DOB Papua lainnya. Bahkan, di daerah itu disebut Tito, mengalami defisit anggaran. 

"Kemudian Papua Pegunungan, ini yang memprihatinkan kita, karena pendapatannya yang mengandalkan pusat baru terserap 14 persen di Juni, belanjanya sudah 20 persen artinya terjadi defisit di Papua Pegunungan," kata Tito.

Tito mengatakan, permasalahan yang terjadi ialah karena kompetensi Pemprov Papua Pegunungan yang masih belum memenuhi syarat salur anggaran dari pusat.

"Ini dampaknya yang kita harus lakukan, Papua Pegunungan ini kami melihat persoalannya kembali ke masalah syarat salur, karena Kemenkeu menetapkan persyaratan untuk menyalurkan. Ini kami lihat ada permasalahan kompetensi dari Pemprov Papua Pegunungan yang tidak memenuhi syarat salur yang disyaratkan Kemenkeu, sehingga Kemenkeu tidak menyalurkan karena syarat salurnya tidak terpenuhi," ujarnya.

Sementara belanja anggaran yang dilakukan Papua Selatan juga perlu ditingkatkan, karena baru masih mentok di angka 18 persen.

Halaman Selanjutnya

“Dan ini masalahnya adalah rencana pergantian dari kepala-kepala dinas, sehingga uangnya ditahan di tingkat provinsi. Kami sudah telepon langsung Pak Gubernur, agar segera kalau mau dilakukan pergantian pejabat tapi uangnya jangan ditahan. Ini bulan Juni, harus dieksekusi supaya terjadi peredaran uang," katanya.