Terkait Penulisan Ulang Sejarah, Puan: Jangan Ada Pihak Dihilangkan Jejak Sejarahnya

Jakarta, VIVA – Ketua DPR RI, Puan Maharani menghormati keputusan pemerintah khususnya Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) yang melakukan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. 

Meski begitu, Puan mewanti-wanti Kemenbud agar penulisan ulang sejarah tidak merugikan pihak lain dan menghilangkan jejak sejarah pihak tertentu. 

“Kita harus sama-sama menghargai dan menghormati bahwa penulisan sejarah itu harus dilaksanakan sejelas-jelasnya, seterang-terangnya, tanpa ada pihak yang merasa dirugikan atau dihilangkan jejak sejarahnya,” kata Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, dikutip Jumat, 4 Juli 2025.

“Jadi, saling menghormatilah terkait dengan hal itu. Ya, saling menghormati dan menghargai,” sambungnya.

Di sisi lain, Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan pihaknya tetap melanjutkan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia. Kata dia, akan dilakukan uji publik terkait penulisan ulang sejarah tersebut.

“Kita akan melakukan uji publik. Jadi kita akan melakukan uji publik terhadap apa yang ditulis. Ya bulan Juli ini,” ucap Fadli Zon.

Politisi Partai Gerindra ini menuturkan uji publik dilakukan untuk melengkapi data-data yang berkaitan dengan sejarah. Kemudian, untuk mendapatkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan sejarah.

“Memang sudah kita rencanakan (uji publik). Karena kita memang transparan,” pungkasnya.

Denny JA Rekam Sejarah dalam 7 Buku Puisi Esai

Denny JA menghadirkan heptalogi puisi esai yang mengguncang kesadaran tentang masa lalu.

VIVA.co.id

3 Juli 2025