Sekolah Rakyat Permanen Akan Dibangun di Ciwidey Bandung, Ini Penjelasan Kemensos

Bandung, VIVA – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan lokasi Sekolah Rakyat permanen yang telah siap dibangun di Jawa Barat pada tahun 2025 ini, salah satunya di Ciwidey, Kabupaten Bandung.

Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos Idit Supriadi Priatna mengatakan, Sekolah Rakyat di Ciwidey ini nantinya akan menjadi lokasi permanen sekolah bagi rakyat miskin itu di Kabupaten Bandung, menggantikan fasilitas yang kini disiapkan di Kompleks Si Jalak Harupat.

"Yang sudah siap antara lain tahun ini tidak salah di Kabupaten Bandung, yakni di Ciwidey. Sekolah sementaranya (untuk Kabupaten Bandung) sekarang di Jalak Harupat. Nanti akan dibangun di Ciwidey dan saat ini juga sudah ada beberapa di Provinsi Jawa Barat menyiapkan lahan," kata Idit di Bandung, Sabtu, 5 Juli 2025.



Presiden RI Prabowo Subianto saat menggelar ratas terkait sekolah rakyat di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat (sumber foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden)

Photo :

• VIVA.co.id/Yeni Lestari

Calon Sekolah Rakyat di Ciwidey, kata Idit, sudah memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan, antara lain memiliki luas tanah sedikitnya 6-7 hektare, kontur tanah yang telah rata atau tidak boleh melampaui 10 derajat, dokumen legalitas tanahnya jelas dan bersih. 

"Kemudian tidak boleh dilalui Sutet, dan tidak boleh dekat dengan sungai, jadi ada beberapa syarat ya," katanya tanpa menjelaskan lebih lanjut lokasi detail Sekolah Rakyat di Ciwidey itu.

Dia mengatakan pada Sekolah Rakyat permanen, nantinya akan terdiri atas berbagai tingkatan mulai dari SD, SMP, dan SMA dalam satu kompleks, tetapi berbeda-beda gedung.

"Nanti terpisah, tidak digabung, itu juga untuk menghindari nanti jangan sampai terjadi bullying dan sebagainya. Nanti pokoknya ini semua dibikin aman," ujarnya.

Menurut Didit, Sekolah Rakyat diproyeksikan untuk didirikan di seluruh kabupaten kota di Indonesia, dan kini tengah dilakukan survei oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

"Karena PU yang memiliki kewenangan, mana yang layak untuk dibangun, mana yang tidak layak, mana yang belum layak," katanya. (Ant)

Halaman Selanjutnya

"Nanti terpisah, tidak digabung, itu juga untuk menghindari nanti jangan sampai terjadi bullying dan sebagainya. Nanti pokoknya ini semua dibikin aman," ujarnya.