Hasto Sebut Tuntutan 7 Tahun Tak Adil: Campur Tangan Kekuasaan
- VIVA.co.id/Zendy Pradana
Jakarta, VIVA – Sekertaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto menilai tuntutan 7 tahun penjara dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK dinilai tidak adil. Sehingga, meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari semua dakwaan.
Perihal tersebut disampaikannya saat membacakan nota pembelaan atau pledoi di kasus dugaan suap pengurusan pergantian antara waktu (PAW) DPR periode 2019-2024 dan perintangan penyidikan Harun Masiku.
"Majelis Hakim Yang Mulia, Terhadap tuntutan 7 tahun penjara dan denda Rp 600.000.000 sungguh terasa sangat tidak adil," ujar Hasto dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 10 Juli 2025.
Menurutnya, hukum telah menjadi bentuk penjajahan baru. Sebab banyak campur tangan kekuasaan. Contohnya, kata Hasto, tercermin pada perkara yang melibatkannya. Beban pidana di kasus dugaan perintangan penyidikan melebihi pokok perkara.
"Hukum menjadi bentuk penjajahan baru karena campur tangan kekuasaan di luarnya. Bagaimana mungkin terhadap tindakan obstruction of justice yang tidak terbukti, beban pidananya melebihi persoalan pokok pidana berupa delik penyuapan, yang setelah melalui 3 kali persidangan, tidak cukup alat bukti terhadap perbuatan pidana yang terdakwa lakukan," ujarnya.
Karenanya, Hasto meminta majelis hakim untuk membebaskannya dari seluruh dakwaan. Kemudian, memulihkan nama baiknya.
“(Memohon majelis hakim) membebaskan Terdakwa Hasto Kristiyanto dari segala dakwaan (verkapte vrijspraak), atau setidak-tidaknya dinyatakan lepas dari segala tuntutan (onslag van alle rechts vervolging)," sebutnya.
"Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa Hasto Kristiyanto dari Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Putusan ini dibacakan; memulihkan nama baik dan hak Terdakwa Hasto Kristiyanto dalam kemampuan, kedudukan harkat dan martabatnya seperti semula,” imbuhnya.
KPK Sita USD 1,6 Juta hingga Aset Tanah di Kasus Korupsi Kuota Haji 2024
uang senilai 1,6 juta dolar Amerika Serikat hingga lima bidang tanah dari pihak-pihak terkait korupsi kuota haji 2024
